Namun, meskipun telah dipersiapkan, kendala teknis juga turut memperlambat proses pengumpulan data, terutama karena jaringan internet yang tidak stabil di wilayah tersebut.

Koordinasi yang baik antara enumerator, aparat desa, dan tim dari Universitas IPB sebagai pendamping program tetap terjaga, meski waktu pendataan yang seharusnya selesai dalam 20 hari harus molor hingga lebih dari satu bulan.

“Kami memastikan bahwa data yang terkumpul sesuai dengan kondisi di lapangan dan benar-benar mencerminkan situasi masyarakat,” tambah Agus.

Agus berharap, data yang terkumpul ini nantinya dapat mempermudah administrasi desa, terutama untuk kebutuhan data penduduk yang diperlukan oleh kecamatan maupun kabupaten.

“Kami berharap juga, hasil dari program Desa Presisi ini akan sangat bermanfaat bagi keberlanjutan administrasi desa dan pelayanan masyarakat,” imbuhnya.

Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan DPMPD Kaltim, Aswanda menuturkan nantinya data ini dapat dipergunakan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal memberikan bantuan tepat sasaran.

“Kami sudah memberikan arahan bahwa data sebenarnya dari dilapangan melalui progran desa presisi itu seperti ini, jangan sampai nanti bantuan atau kebijakan pemerintahan tidak tepat sasaran, misal lokasi A tidak membutuhkan semenisasi padahal dibutuhkan,” pungkasnya. (adv)