ARUSBAWAH.CO - Pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan informasi untuk adanya pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026.
DIketahui, plot anggaran TKD pada tahun 2025 dari pemerintah pusat adalah Rp 919 Triliun (se nasional).
Angka ini tak akan lagi sama pada tahun depan, yang totalnya akan menyusut hingga hanya Rp 650 Triliun atau berkurang 29 persen.
Jumlah Rp 650 Triliun inilah yang diskemakan pemerintah pusat akan di bagi ke daerah seluruh Indonesia, termasuk Kaltim.
Belum diketahui, rincian pemangkasan TKD per daerah hingga September 2025 ini.
Melihat data dari Kementerian Keuangan, pada 2025, plot anggaran TKD untuk Kaltim mencapai Rp 8,7 Triliun, dengan persentase progres transfer per 4 September 2025 adalah di angka Rp 4.7 Triliun atau 55 peren.
Lantas, apa saja item dari anggaran TKD Rp 8,7 Triliun itu?
Berikut Arusbawah.co rangkum rincian itemnya, berdasarkan penjabaran per Dana Bagi Hasil (DBH) dan ternyata yang terbesar adalah di DBH SDA Minerba.
- Dugaan Kredit Fiktif Rp 275 Miliar Bukan Angka Kecil, Setara 50 Persen Laba Tahun Berjalan Bankaltimtara 2024
- Melacak Calon Pimpinan Perusda Kaltim, Pertarungan Tiga Besar Ada Eks Caleg hingga Dosen
- Simak Angka TKD untuk Provinsi Kaltim 10 Tahun Terakhir, Akademisi Desak Pemda Kreatif Cari Sumber Penghasilan di Luar DTU
Rincian TKD Kaltim 2025
Dari total Rp 8,7 triliun, porsi terbesar masih didominasi oleh Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Minerba, yang mencapai Rp 5,3 triliun.
Angka ini setara dengan lebih dari 60 persen total TKD.
Berikut beberapa rincian penting TKD 2025 Kaltim untuk sektor DBH:
- DBH SDA Minerba (Royalti): Rp 5,31 triliun, realisasi Rp 3,45 triliun (65,06%)
- DBH SDA Minerba (Iuran Tetap): Rp 41,46 miliar, realisasi Rp 25,9 miliar (62,48%)
- DBH SDA Gas Bumi (30%): Rp 220,58 miliar, realisasi Rp 153,76 miliar (69,71%)
- DBH SDA Kehutanan – Dana Reboisasi: Rp 146,67 miliar, realisasi Rp 88 miliar (60%)
- DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi: Rp 647,64 miliar, realisasi Rp 133,35 miliar (20,59%)
- DBH PPh Pasal 21: Rp 475,04 miliar, realisasi Rp 37,42 miliar (7,88%)
- Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit: Rp 16,58 miliar, realisasi Rp 8,29 miliar (50%)
Adapun beberapa item tercatat belum ada realisasi, seperti DBH Cukai Hasil Tembakau dan DBH PPh Pasal 25/29 OP.
DBH SDA Minerba Dominasi
Dengan realisasi Rp 3,45 triliun per September 2025, DBH SDA Minerba terbukti menjadi penopang utama TKD Kaltim.
Sektor ini jauh melampaui DBH dari gas bumi, kehutanan, maupun minyak bumi.
Porsi besar ini menunjukkan betapa strategisnya sektor pertambangan batu bara dan mineral dalam menopang fiskal daerah, khususnya di tengah transisi Ibu Kota Nusantara (IKN) yang juga berada di wilayah Kaltim. (pra)
- Belajar dari Inggris, Transparansi Biaya Kunjungan Luar Negeri Ternyata Seterbuka Itu! Kaltim Bisa Tiru?
- Kunjungan Luar Negeri dan Gubernur Kaltim: Dari Rusia, Amerika, hingga Maroko
- Sahroni - Eko Patrio Cs Dinonaktifkan dari Anggota DPR, Akademisi Nilai Istilahnya Tak Ada! Castro: Dikiranya Kita Bodoh Ya?




