Beberapa kepala daerah lebih memprioritaskan konstituen dan kepentingan daerah dibandingkan struktur partai.

Menurut Husni, pindah partai kadang dilakukan untuk menyesuaikan aliansi politik dengan kepentingan lokal atau menjaga stabilitas pemerintahan.

“Kepentingan daerah harus tetap diutamakan, dan itu kadang membuat kepala daerah harus realistis dalam memilih partai,” tambahnya.

4. Akses Kekuasaan dan Anggaran

Partai juga dipandang sebagai kendaraan akses politik, termasuk pengelolaan anggaran daerah dan jaringan strategis.

Studi Rahmat, UII (2020) menunjukkan bahwa beberapa kepala daerah pindah partai agar lebih mudah mengontrol jalannya pemerintahan dan program pembangunan.

Husni menekankan, “Ini soal efektivitas kerja pemerintahan dan memastikan program pembangunan bisa berjalan maksimal.”

5. Rekrutmen dan Kaderisasi Partai

Sistem kaderisasi yang lemah membuat beberapa calon kepala daerah atau pun kepala daerah merasa tidak dihargai di partai asal.

Pindah partai bisa menjadi cara untuk memperoleh posisi strategis dan dukungan formal. Husni menambahkan, “Partai yang baik harus mampu memberi ruang bagi kader untuk berkembang, sehingga fenomena pindah partai bisa diminimalkan.”