ARUSBAWAH.CO -  Fenomena kepala daerah ataupun kader yang pindah partai kembali menjadi sorotan politik di Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur.

Politisi muda Golkar, Husni Fahruddin, menilai keputusan pindah partai tidak bisa dipandang semata-mata sebagai ketidaksetiaan, tetapi merupakan hasil dari kombinasi motivasi politik, strategi elektoral, dan kebutuhan lokal.

“Memahami alasan kepala daerah pindah partai penting agar kita tidak salah menilai fenomena ini. Banyak faktor yang menjadi pertimbangan mereka, bukan hanya soal kepentingan pribadi,” ujar Ayub, sapaan Husni Fahruddin. 

1. Strategi Politik dan Electoral Pragmatism

Ia mengutip data dari studi CSIS (2025) dan penelitian UGM (2022), dan menyebut bahwa kepala daerah sering berpindah partai untuk mendapatkan tiket pencalonan Pilkada, terutama ketika partai asal tidak memberikan dukungan.

“Pada dasarnya, mereka mencari peluang menang yang lebih realistis. Tidak ada salahnya jika ini dimaknai sebagai strategi politik,” kata Husni.

2. Kendala Sentralisasi Partai

Husni menjelaskan bahwa banyak keputusan pencalonan masih ditentukan pimpinan pusat partai.

Kepala daerah lokal yang merasa tidak diakomodasi bisa memilih partai lain yang lebih fleksibel di tingkat lokal. “Ini bukan sekadar masalah loyalitas, tetapi soal akses ke mekanisme politik formal,” lanjutnya.

3. Orientasi Kepada Pemilih dan Daerah