Mahakam Ulu dari Rp50 miliar menjadi Rp5 miliar. 

Kukar dari Rp67 miliar menjadi Rp50 miliar. 

Sementara Penajam Paser Utara naik tipis dari Rp60 miliar menjadi Rp62 miliar.

“Jalan di pedalaman Kaltim berapa puluh ribu yang rusak. Dengan Rp8,5 miliar itu bisa dipakai memperbaiki jalan, bukan beli mobil mewah,” ujarnya.

Selain itu, Buyung juga menyinggung konflik kepentingan karena lembaga pengawas, yakni DPRD Kaltim, dinilai tidak kritis menyikapi persoalan.

Ia bahkan menyebut persoalan publik bisa saja selesai di ruang informal karena kedekatan politik.

“Persoalan rakyat itu kan cukup diselesaikan bersama saudara kandungnya cukup di meja makan kan selesainya,” tambahnya.

Soal narasi marwah Kaltim yang disampaikan gubernur RudyMas’ud, Buyung menilai martabat kepala daerah tidak ditentukan oleh kendaraan mahal. 

“Marwah kaltim itu tidak melekat pada diri gubernur, mau dia naik Kijang kek, mau naik onta kek, enggak masalah,” katanya.

“Gubernur mau naik apa pun tidak masalah. Marwah itu bukan kemewahan,” lanjutnya.

Ia juga mengingatkan bahwa jika mobil berada di Jakarta, maka pajak, perawatan, dan operasional tetap menjadi beban APBD.

“Kalau mau iri-irian pakai kendaraan mewah, enggak habis. Gubernur enggak cocok jadi gubernur, buka showroom mobil saja,” ujarnya.

Buyung menutup dengan penegasan bahwa pernyataan ketiga pejabat publik itu tidak sejalan.

“Kalau saya ditanya siapa yang berbohong, ya tiga-tiga ini berbohong. Sudah bohong enggak kompak pula,” demikian Buyung Marajo.

Pengamat Syaiful: Pernyataan Beda Bikin Publik bingung

Kritik selanjutnya datang dari Pengamat kebijakan publik dari Universitas Mulawarman (Unmul), Syaiful Bahtiar, yang menilai perbedaan pernyataan pejabat mencerminkan lemahnya koordinasi dan komunikasi publik.

Ia menyindir, jika semua pernyataan tiga pejabat itu, seolah mobil itu bisa terbang.

“Kalau jalan tengahnya berarti mobil itu bisa terbang. Hari ini di Kaltim, besok di Jakarta,” ujar Syaiful dikonfirmasi dihari yang sama.