Ia juga menambahkan bahwa Bawaslu tidak hanya mengandalkan media sebagai satu-satunya platform sosialisasi.

Pihaknya juga merencanakan untuk melibatkan berbagai stakeholder, termasuk mahasiswa dan lembaga masyarakat sipil, untuk turut serta dalam mengawasi dan mengontrol tahapan Pilkada.

"Kami berkomitmen untuk melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam proses demokrasi ini. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, kami yakin partisipasi masyarakat dapat lebih maksimal," ungkapnya.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembentukan posko kawal hak pilih di setiap kecamatan dan kelurahan.

Posko ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan masalah terkait daftar pemilih dan memastikan keberlangsungan proses Pilkada yang adil dan transparan.

"Sistem posko kawal hak pilih ini akan memudahkan masyarakat untuk memberikan laporan jika terdapat ketidaksesuaian dalam daftar pemilih," jelasnya.