“Kalau ini enggak cair sampai akhir tahun, anggarannya enggak bisa digunakan lagi. Karena kami satker, bukan BLU seperti Unmul. Kalau Unmul, meski cair di Desember masih bisa digeser ke tahun depan. Kami enggak bisa, anggarannya balik ke negara. Itu yang repot,” jelasnya.
Menurut Husmul, situasi ini sudah mengganggu aktivitas akademik di Politani.
Kegiatan pengajaran, penelitian dosen, hingga program pengabdian masyarakat banyak yang terpaksa dipangkas atau ditunda.
“Tri dharma perguruan tinggi kan harus dijalankan semuanya. Tapi karena anggaran tersendat, ya kami harus bikin prioritas. Pengajaran jalan terus, tapi penelitian dan pengabdian masyarakat jadi berkurang. Dampaknya jelas, ke mahasiswa dan ke dosen kami juga,” ungkapnya.
Gratispol Berdampak ke PNBP Kampus
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa dana Gratispol sejatinya menanggung biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa, yang juga masuk dalam komponen PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
Karena belum ada transfer dari Pemprov, otomatis sebagian alokasi PNBP untuk kegiatan akademik tidak bisa dijalankan sesuai rencana.
“Gratispol ini kan yang ditanggung UKT-nya. Nah UKT bermuara di PNBP, sementara PNBP itu salah satu sumber pembiayaan kegiatan kampus. Jadi otomatis banyak kegiatan yang enggak bisa jalan, karena sumber dananya belum ada,” kata Husmul.
Meski tak menyebut angka pasti, ia menyebut proporsi dana Gratispol terhadap PNBP Politani cukup besar.
“Lumayan juga porsinya, tapi angka pastinya bukan di saya yang pegang,” ujarnya singkat.
