"Semua warga negara Indonesia yang usianya telah memenuhi persyaratan boleh memiliki hak politik dipilih maupun memilih,” ujarnya.

“Kalau (jurusan) hukum, kalau nggak (jurusan) hukum saya nggak paham,” tambahnya.

BEM KM Unmul Pertanyakan Check and Balance

Sementara itu, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Mulawarman (Unmul) menyatakan bahwa secara normatif, setiap warga negara memang memiliki hak politik untuk dipilih dan memilih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Namun, perwakilan BEM KM Unmul menilai persoalan yang mereka angkat bukan semata soal legalitas, melainkan etika dan mekanisme pengawasan kekuasaan dalam sistem demokrasi.

“Pertanyaannya, mekanisme check and balance di negara demokrasi diatur di Kalimantan Timur oleh sesama sekeluarga, apakah maksimal?” ujar perwakilan mahasiswa, yang langsung disambut teriakan massa, “Tidak!”

"Jadi, boleh, Pak. Kita berdebat mengenai itu," ujar perwakilan BEM KM.

BEM KM Unmul juga kembali mengingatkan bahwa sejak masa kampanye Pilgub Kaltim 2024, mereka telah menantang Rudy untuk hadir dan berkampanye sekaligus berdebat secara terbuka di kampus.

Tantangan tersebut, belum mendapat respons saat itu.

Dalam aksi kali ini, kepengurusan baru BEM KM Unmul kembali melayangkan tantangan terbuka kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya kepada Rudy dan Seno.

Mereka meminta agar keduanya hadir di Universitas Mulawarman untuk berdebat secara intelektual dan menjawab berbagai kritik yang selama ini berkembang di ruang publik.

"Berani atau tidak, Pak?" tanya mahasiswa.

"Kirim aja surat," jawab Rudy.