ARUSBAWAH.CO -  Isu politik dinasti keluarga Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, menjadi salah satu tuntutan yang dibawa aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Senin (23/2/2026).

Aksi bertajuk “Satu Tahun Disiksa Rudy-Seno” itu memuat tujuh tuntutan yang tertuang dalam pernyataan sikap bertajuk Pakta Integritas.

Mereka menyampaikan tujuh tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yakni:

1. Evaluasi dan kemerataan program Gratispol.
2. Tindak lanjut atas kerusakan ekologi di Kalimantan Timur.
3. Kemerataan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur.
4. Hentikan praktik politik dinasti di Kalimantan Timur.
5. Menuntut jaminan perlindungan dan kepastian hak buruh serta masyarakat adat.
6. Meminta jaminan perlindungan penuh terhadap kebebasan berekspresi.
7. Meminta transparansi APBD Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuh poin tuntutan itu dibacakan langsung di hadapan Rudy Mas'ud saat menemui massa aksi untuk berdialog.

Rudy Mas'ud Bantah Politik Dinasti

Dalam tanggapannya, Rudy membantah tudingan adanya praktik politik dinasti di Kalimantan Timur.

Pernyataan itu sempat memicu sorakan dari peserta aksi.

“Kami tidak ada politik dinasti,” tegas Rudy.

"Huuu," sorak massa aksi.

Ia kemudian menyinggung latar belakang akademik salah satu mahasiswa yang berada di hadapannya.

“Kalau jurusan hukum mestinya tahu tentang bagaimana sistem pemilu di Indonesia ini," jawabnya.

Rudy menegaskan bahwa hak untuk dipilih dan memilih merupakan hak konstitusional setiap warga negara.