ARUSBAWAH.CO - Dalam upaya memperkuat kelembagaan serta meningkatkan efisiensi penyusunan agenda kerja, tiga badan penting di lingkungan DPRD Kalimantan Timur, yakni Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/6/2025).

Rombongan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, bersama jajaran anggota legislatif, seperti Sigit Wibowo, Hartono Basuki, Nurhadi Saputra, dan Muhammad Husni Fahruddin.

Mereka disambut hangat oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin.

Kunjungan ini menjadi ajang diskusi strategis yang membahas berbagai isu penting seputar tata kelola legislatif, mulai dari mekanisme penyusunan agenda kerja, strategi mempercepat pembahasan raperda, hingga urgensi membangun sinergi solid antara legislatif dan eksekutif.

Dalam sesi dialog, Ananda Emira Moeis memaparkan sejumlah tantangan yang kerap dihadapi DPRD Kaltim dalam proses legislasi.

Ia menyoroti hambatan teknis dan administratif, serta lemahnya koordinasi antarlembaga sebagai kendala utama yang menghambat efektivitas kerja.

“Kami ingin menjadikan forum ini sebagai ruang konsultasi produktif, agar pembahasan raperda bisa lebih cepat, terarah, dan sejalan dengan regulasi nasional,” ujar Ananda.

Sigit Wibowo, mewakili Banmus, menyebut kunjungan ini sebagai momentum untuk menyerap praktik terbaik dari DPRD DKI Jakarta, khususnya dalam menyusun agenda yang efisien dan menghindari jadwal kerja yang tumpang tindih.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menekankan pentingnya penetapan skala prioritas dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda).

Ia mengingatkan bahwa daerah yang gagal memenuhi target pembahasan perda berisiko terkena pengurangan kuota regulasi di tahun berikutnya.

“Legislatif dan eksekutif harus berjalan beriringan. Mulai dari harmonisasi naskah akademik hingga kelengkapan dokumen pendukung, semua harus disiapkan secara matang,” tegas Khoirudin.

Pertemuan ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam membangun kerja legislatif yang lebih solid, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta arah pembangunan daerah. (adv)