ARUSBAWAH.CO - Adanya Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) Pemprov Kaltim mulai dapat sorotan.

Hal ini karena diduga dalam pelaksanaan PDLN, ada indikasi tak sesuai ketentuan.

Persoalan ini disuarakan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Lingkungan Kalimantan Timur (AMPL-KT).

Untuk memperjelas hal ini, aksi turun ke jalan unjuk rasa akan dilakukan dalam waktu dekat.

Agus Setiawan ketua AMPL-KT mengungkapkan bahwa adanya temuan dari AMPL-KT terkait dengan adanya dugaan berbagai permasalahan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur TA 2022 dan 2023, yang diduga berpotensi merugikan keuangan daerah.

Selain itu, juga diduga bisa masuk pada perbuatan melawan hukum.

”Permasalahan yang ingin kami tindak lanjuti soal hasil temuan BPK RI Perwakilan Kaltim terkait masalah “Maladministrasi pada pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri pada Sekretariat Daerah Kaltim yang tidak dilengkapi izin yang lengkap,” kata Agus dalam rilis kepada media.

Menurut Agus, hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan belanja perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah Kaltim, menunjukkan bahwa terdapat 6 pelaksana