ARUSBAWAH.CO -  Pembentukan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kalimantan Timur Tahun 2026 menarik perhatian publik, terutama terkait besaran honorarium yang diterima para personelnya.

Pasalnya, total anggaran yang dialokasikan untuk TAGUPP per tahun tergolong besar, yakni menyentuh angka Rp8 miliar.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud melalui Surat Keputusan Nomor 100.3.3.1/K.9/2026 tertanggal 19 Februari 2026 membentuk Tim Ahli Gubernur Tahun 2026 dengan total 43 personel.

Komposisinya terdiri dari 8 orang dewan penasihat, 1 ketua, 2 wakil ketua, 4 koordinator bidang, serta 28 anggota bidang.

Tim ini dibentuk untuk memberikan kajian, analisis kebijakan, serta pertimbangan strategis kepada gubernur dan wakil gubernur dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah.

Dalam lampiran keputusan tersebut juga tercantum sejumlah bidang kerja, antara lain Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Lingkungan, serta Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Meski bukan bagian dari struktur birokrasi pemerintahan daerah, tugas tim ahli tersebut pada dasarnya berkaitan dengan pemberian masukan kebijakan yang juga menjadi bagian dari kerja perangkat daerah yang dijalankan oleh ASN di lingkungan Pemprov Kaltim.

Lantas, bagaimana besaran honorarium tersebut jika dibandingkan dengan tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN di lingkungan Pemprov Kaltim?

Besaran Honor TAGUPP

Berdasarkan rincian dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2026, anggaran honorarium tim ahli ditetapkan untuk masa kerja 9 bulan dengan besaran sebagai berikut:

Dewan penasihat: Rp45 juta per bulan per orang (8 orang) – total sekitar Rp3,2 miliar