Syarifatul menekankan bahwa pemerintah provinsi tetap harus memberi dukungan, meski ruang fiskal tengah mengalami tekanan.

“Visi-misi gubernur juga menuntut kolaborasi, bukan hanya dengan swasta, tetapi juga pemerintah pusat melalui berbagai program pembangunan,” tambahnya. 

Ia menilai bahwa penyelarasan antara APBD dan kontribusi perusahaan besar diperlukan agar program prioritas tetap berjalan.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa seluruh rencana pembangunan di 2026 wajib merujuk pada RPJMD yang mengarah pada pencapaian generasi emas Kaltim. 

Pendidikan dan kesehatan tetap menjadi pilar utama, disusul upaya memperkuat infrastruktur dasar. 

Untuk menyesuaikan dengan kondisi fiskal, ia meminta OPD menekan pengeluaran yang tidak penting, termasuk kegiatan seremonial dan pembelian perlengkapan kantor. 

“Sementara itu, belanja modal perlu ditingkatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur,” pungkasnya. (adv)