Salah satunya, Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, menyebut situasi ini sebagai ironi besar.

Menurutnya, Kaltim yang menjadi salah satu penyumbang dana terbesar untuk kas negara justru tertinggal dalam implementasi program strategis nasional.

"Bukan cuma Balikpapan, hampir semua daerah di Kaltim belum melaksanakan program ini. Sementara di Jawa sudah jalan," ujarnya.

Purwadi menilai bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu lebih serius menyikapi hambatan yang ada.

Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program ini.

Menurut Purwadi, pemerintah seharusnya membuka identitas penyedia makanan untuk program MBG.

"Jangan sampai makanan disediakan industri besar saja. Program ini juga harus melibatkan pelaku usaha kecil agar manfaatnya lebih luas," pungkasnya. (wan)