ARUSBAWAH.CO - Upaya peningkatan kualitas pelaksanaan program pendidikan gratis (gratispol) kembali ditegaskan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan menjadikan perbaikan mekanisme pencairan sebagai agenda utama untuk tahun berikutnya. 

Pemerintah daerah melihat bahwa rangkaian persoalan administratif selama tahun ini berdampak cukup besar bagi mahasiswa maupun kampus, sehingga pembenahan dianggap tidak bisa ditunda. 

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menjelaskan bahwa berbagai kendala yang muncul terutama berkaitan dengan ketidaksesuaian waktu antara turunnya keputusan kementerian dan jadwal penarikan pembayaran SPP di perguruan tinggi.

Karena keputusan dari kementerian turun lebih lambat dari jadwal akademik kampus, sejumlah mahasiswa baru akhirnya harus menalangi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebelum bantuan cair. 

Situasi itu terjadi hampir bersamaan di berbagai perguruan tinggi di Kaltim. 

“Di saat kami masih menunggu SK dari kementerian, kampus sudah harus menarik pembayaran. Di situlah masalahnya muncul. Tahun depan, kami pastikan mekanismenya lebih rapi agar tidak terulang,” jelas Seno, Kamis (20/11/2025).

Ia menambahkan bahwa mekanisme pencairan tahun ini bergerak terlambat karena baru masuk ke tahap realisasi setelah anggaran perubahan disahkan. 

Hal tersebut membuat pencairan baru dapat berlangsung pada periode Oktober sampai November 2025. 

Pemprov kemudian mulai menyiapkan skema baru yang memungkinkan proses administrasi dimulai jauh lebih awal agar para mahasiswa tidak lagi dibebani pembayaran mendadak. 

Menurut Seno, perbaikan alur juga mencakup perluasan kelompok penerima dan kesiapan anggaran yang lebih besar. 

Terkait mahasiswa yang telah membayar UKT, Seno menegaskan bahwa proses pengembalian akan tetap ditangani melalui kampus. 

“Mahasiswa yang sudah membayar UKT juga akan mengikuti mekanisme pengembalian melalui kampus. Insya Allah tahun depan berjalan lebih baik,” tuturnya.

Dari sisi kampus, Universitas Mulawarman menyampaikan bahwa keterlambatan pencairan tahun ini turut mempengaruhi stabilitas pengelolaan keuangan internal. 

Akademisi Fajar Apriani mengungkapkan bahwa sejumlah mahasiswa harus mencari dana tambahan untuk menalangi UKT, sementara kampus harus mengatur ulang perencanaan keuangan agar operasional tetap berjalan.

Sebagai wujud komitmen memperbaiki program, Pemprov Kaltim mengalokasikan Rp1,4 triliun untuk gratispol 2026, mencakup mahasiswa S1 semester 1–8 serta program S2 dan S3.

Pemerintah berharap desain baru ini menjadikan program pendidikan gratis lebih jelas, teratur, dan tepat waktu bagi seluruh peserta. (adv)