ARUSBAWAH.CO - Upaya peningkatan kualitas pelaksanaan program pendidikan gratis (gratispol) kembali ditegaskan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan menjadikan perbaikan mekanisme pencairan sebagai agenda utama untuk tahun berikutnya. 

Pemerintah daerah melihat bahwa rangkaian persoalan administratif selama tahun ini berdampak cukup besar bagi mahasiswa maupun kampus, sehingga pembenahan dianggap tidak bisa ditunda. 

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menjelaskan bahwa berbagai kendala yang muncul terutama berkaitan dengan ketidaksesuaian waktu antara turunnya keputusan kementerian dan jadwal penarikan pembayaran SPP di perguruan tinggi.

Karena keputusan dari kementerian turun lebih lambat dari jadwal akademik kampus, sejumlah mahasiswa baru akhirnya harus menalangi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebelum bantuan cair. 

Situasi itu terjadi hampir bersamaan di berbagai perguruan tinggi di Kaltim. 

“Di saat kami masih menunggu SK dari kementerian, kampus sudah harus menarik pembayaran. Di situlah masalahnya muncul. Tahun depan, kami pastikan mekanismenya lebih rapi agar tidak terulang,” jelas Seno, Kamis (20/11/2025).

Ia menambahkan bahwa mekanisme pencairan tahun ini bergerak terlambat karena baru masuk ke tahap realisasi setelah anggaran perubahan disahkan. 

Hal tersebut membuat pencairan baru dapat berlangsung pada periode Oktober sampai November 2025.