ARUSBAWAH.CO - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) masih menunggu hasil pertemuan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim di Jakarta terkait keterlambatan dana transfer dari Pemerintah Pusat.

Sejumlah kabupaten/kota di Kaltim mulai mengalami kendala dalam melaksanakan berbagai program karena dana transfer dari pusat belum cair. 

Kondisi ini berpotensi menunda pelaksanaan pembangunan, pembayaran gaji pegawai, serta kegiatan operasional pemerintah daerah.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengatakan pihaknya belum menerima penjelasan dari Pemerintah Pusat mengenai keterlambatan tersebut. 

Oleh sebab itu, Pemprov Kaltim telah meminta Kepala Bapenda menanyakan langsung ke Jakarta.

“Untuk bertemu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sambil menanyakan kenapa ada keterlambatan tersebut,” ucap Seno Aji, Rabu (30/7/2025).

Seno Aji memastikan, dana transfer dan dana bagi hasil dari pusat diproyeksikan bisa tersalurkan pada bulan Agustus. Namun, dirinya belum bisa memastikan kapan kabupaten/kota akan menerima dana tersebut.

“Makanya kita tunggu hasil pertemuan Bu Ismi yang akan berdiskusi ke Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Menurut Wakil Gubernur, dana transfer biasanya diterima setiap triwulan dan seharusnya sudah masuk pada bulan Juli. 

“Tetapi ini sudah di bulan Juli akhir, makanya kita minta Bapenda untuk ke sana,” tutur Seno.

Meski demikian, Seno Aji menekankan keterlambatan dana transfer hingga saat ini belum berdampak pada program pembangunan. 

Beberapa tender program baru memang baru dimulai sehingga pembayaran belum dilakukan.

“Nanti ketika program berjalan lima puluh persen atau bahkan tujuh puluh persen ini yang akan berpengaruh jika tidak dibayarkan,” terangnya. (adv)