Advertorial

Diskominfo Kaltim

Pemprov Kaltim Dorong Belanja Produk Lokal, P3DN dan Business Matching Digelar di Samarinda

Rabu, 30 Juli 2025 12:2

DPPKUKM KALTIM - Sosialisasi Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sekaligus Business Matching (Foto: Dok. Pemprov Kaltim)

ARUSBAWAH.CO - Untuk memperkuat peran produk lokal di pasar daerah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kalimantan Timur (DPPKUKM Kaltim) menggelar Sosialisasi Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sekaligus Business Matching antara organisasi perangkat daerah (OPD) dan pelaku usaha lokal.

Agenda ini berlangsung pada Selasa, 29 Juli 2025, di Hotel Puri Senyiur Samarinda.

Acara dibuka secara resmi oleh Plt. Asisten III Setda Provinsi Kaltim, Ismiati, yang hadir mewakili Sekda.

Turut hadir pula Kepala DPPKUKM Kaltim Heni Purwaningsih, serta Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kaltim, Buyung Dodi Gunawan.

Dalam sambutannya, Ismiati menegaskan bahwa komitmen pemerintah terhadap belanja produk dalam negeri harus benar-benar diwujudkan, sesuai amanat Perpres 12/2021 dan Inpres 2/2022.

Regulasi tersebut mengharuskan minimal 40 persen belanja pemerintah diarahkan untuk UMKM dan koperasi, dengan nilai TKDN dan BMP setidaknya 40 persen.

P3DN ini bukan sekadar angka atau kewajiban administratif. Lebih dari itu, ini wujud nyata keberpihakan kita terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat,” tegasnya.

Menurut Ismiati, Pemprov Kaltim sudah mengambil langkah konkret untuk mendukung program ini, salah satunya dengan mempertemukan langsung OPD dan pelaku UMKM melalui forum business matching.

Dengan begitu, kebutuhan instansi bisa bersinergi dengan kapasitas penyedia lokal.

“Forum ini membuka ruang komunikasi langsung antara pengguna anggaran dan pelaku usaha daerah. Harapannya, belanja pemerintah benar-benar bisa memberdayakan produk lokal,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pelaporan P3DN melalui SIPD P3DN.

Menurutnya, banyak kerja sama daerah dengan UMKM yang tidak tercatat hanya karena kelalaian administrasi.

Padahal, data pelaporan bukan sekadar formalitas, melainkan bukti komitmen sekaligus dasar evaluasi nasional.

Untuk itu, Ismiati mendorong setiap OPD menunjuk petugas khusus yang mengawal pelaporan P3DN secara akurat dan berkala.

“Dengan sinergi pemerintah dan pelaku usaha, saya yakin UMKM Kaltim bisa semakin maju dan menjadi bagian penting dalam rantai pasok nasional,” tutupnya.

Kegiatan ini juga diikuti oleh Sepri Ratu dari Diskominfo Kaltim, perwakilan sejumlah OPD, serta para pelaku UMKM dan pengusaha lokal yang antusias menjajaki peluang kerja sama secara langsung. (adv)

Tag

MORE