ARUSBAWAH.CO -  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) telah meluncurkan program Gratispol administrasi kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).  

Program ini menanggung seluruh biaya awal Kredit Pemilikan Rumah (KPR), termasuk akta, notaris, dan proses legalitas lainnya. 

Langkah itu menjadi terobosan Pemprov Kaltim untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah sendiri dengan beban biaya administrasi di awal pembelian dibantu oleh pemerintah senilai Rp 10 juta. 

Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa pemerintah provinsi kini menjalankan program kredit perumahan bagi MBR.

Ia menjelaskan, masyarakat berpenghasilan rendah kini lebih mudah memiliki rumah sendiri karena seluruh biaya administrasi ditanggung oleh Pemprov Kaltim, sementara bunga kredit juga mendapatkan subsidi.

“Pemprov sangat mendukung program kredit perumahan. MBR kini dimudahkan mendapatkan rumah sendiri karena biaya administrasi ditanggung, bunga juga mendapat subsidi,” ujarnya saat menghadiri peluncuran program tersebut pada, Selasa (21/10/2025).

Meringankan Beban Hingga Rp10 Juta per Rumah

Hadirnya program ini, masyarakat tidak lagi terbebani biaya administrasi awal yang sebelumnya bisa mencapai hampir Rp10 juta per rumah.  

Program ini menargetkan 1.000 unit rumah yang akan dibantu melalui APBD Perubahan 2025 senilai Rp10 miliar.  

Sri Wahyuni mengatakan, masyarakat sudah bisa mengajukan KPR melalui pengembang yang bekerja sama dengan perbankan. 

Beberapa pengembang diantaranya yakni, REI, HIMPERRA dan APERSI.

Setelah dilakukan verifikasi oleh pihak bank dan pengembang, proses redeem akan dilaksanakan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Lewat pengembang, karena kita harus memastikan penerimanya memang membeli perumahan. Dari pengembang nanti dengan perbankan baru ada redeem dan daftar penerimanya,” tambah Sri.

Program ini diharapkan menjadi solusi nyata bagi warga Kaltim yang selama ini kesulitan membayar biaya awal pembelian rumah, sekaligus menjadi stimulus bagi sektor perumahan rakyat dan pengembang lokal.

Dorongan Pemprov Kaltim untuk Pelaku UMKM Melalui KUR

Selain membantu kepemilikan rumah untuk MBR, Pemprov Kaltim juga mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan program KUR sebagai akses pembiayaan modal usaha.  

Saat ini, bunga KUR hanya 6 persen per tahun, dengan selisih bunga yang ditanggung oleh perbendaharaan negara. 

Tahun ini, kuota penerima KUR di Kaltim mencapai 1.000 orang. 

Cerita Penerima Manfaat: Titis Kitchen Tumbuh Bersama KUR

Salah satu penerima manfaat program KUR adalah Titis Anggraini, pemilik usaha kuliner Titis Kitchen di Samarinda. 

Ia mengaku sudah dua kali menerima fasilitas KUR dari Bankaltimtara.  

Pinjaman pertama sebesar Rp120 juta digunakan untuk membeli alat produksi, sedangkan pinjaman kedua sebesar Rp150 juta difokuskan untuk memperluas kapasitas dapur produksi.  

Usaha Titis yang berdiri sejak 2016 kini telah memberdayakan 10–15 tenaga kerja lepas, dengan seluruh operasional dilakukan secara daring.

Titis menjelaskan bahwa pengajuan KUR cukup mudah, hanya membutuhkan persyaratan dasar seperti Nomor Induk Pelaku Usaha (NIB), bukti kegiatan produksi, dan laporan keuangan sederhana. 

Cicilan pinjaman Rp150 juta sekitar Rp3,3 juta per bulan dengan tenor hingga lima tahun, menggunakan sistem menurun sesuai sisa pokok pinjaman.
 
“Alhamdulillah, dari Bankaltim diberi kemudahan. Usaha semakin berkembang. Kalau lancar bayarnya, insyaallah bisa naik lagi usahanya,” kata Titis.  

(wan)