ARUSBAWAH.CO - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperketat proses seleksi penerima program Rumah Layak Huni (RLH) agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

Di saat yang sama, Pemprov mendorong perusahaan-perusahaan yang telah menyatakan komitmen CSR untuk segera merealisasikan dukungan mereka, guna mempercepat pembangunan hunian bagi warga berpenghasilan rendah.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kaltim, Irhamsyah, menjelaskan bahwa penentuan penerima RLH dilakukan melalui proses seleksi berlapis.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi rujukan utama, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi lapangan oleh tim pemerintah.

Adapun syarat-syarat penerima RLH mencakup:

• Memiliki bukti legalitas atas tanah atau bangunan.
• Termasuk dalam kategori keluarga berpenghasilan rendah.
• Lulus verifikasi lapangan oleh tim Pemprov.

Tak hanya ketepatan sasaran, Pemprov juga menjamin kualitas rumah memenuhi standar kelayakan.

Hunian dibangun dalam dua tipe, yakni tipe 36 berbahan beton dan tipe 45 berbahan kayu, dilengkapi akses air bersih dan sanitasi memadai.

Meski progres pembangunan RLH terus berjalan, Pemprov menilai sebagian perusahaan masih lambat menunaikan komitmen CSR mereka.

“Sudah banyak perusahaan menyampaikan komitmen, tetapi realisasi di lapangan belum optimal. Kita akan terus dorong, dan Pak Gubernur sangat mendukung percepatan program ini,” tegas Irhamsyah.

Untuk memperkuat pendanaan, Pemprov Kaltim juga berencana kembali mengajukan proposal CSR kepada perusahaan besar, khususnya yang bergerak di sektor sumber daya alam.

Program RLH menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah, TNI, dan dunia usaha dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat.

Pemprov berharap percepatan realisasi CSR dapat memperluas jangkauan manfaat program sekaligus memastikan target pembangunan tercapai sesuai rencana.

(adv)