ARUSBAWAH.CO -  Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menyatakan pihak legislatif telah mendapatkan informasi terkait langkah Pemerintah Provinsi Kaltim dalam menangani persoalan tersendatnya pasokan bahan bakar minyak (BBM) bagi kapal angkutan sungai di alur Sungai Mahakam.

Ekti Imanuel menegaskan, upaya yang telah ditempuh Pemprov Kaltim perlu terus dipantau dan dilaporkan perkembangannya kepada DPRD.

Hal ini dinilai penting agar kebijakan yang diambil benar-benar berujung pada solusi nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah hulu.

“Kami minta ini disegerakan jalan keluarnya, karena dampaknya langsung ke harga logistik di wilayah hulu,” ujar Ekti Imanuel.

Pemprov Kaltim Surati BPH Migas

Tersendatnya pasokan BBM bagi kapal sungai mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, telah melayangkan surat kepada Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk meminta kepastian pasokan BBM bersubsidi bagi kapal angkutan masyarakat dan logistik menuju daerah hulu Sungai Mahakam.

Langkah ini diambil menyusul adanya kendala administrasi yang menghambat distribusi BBM.

Jika dibiarkan berlarut, kondisi tersebut dikhawatirkan akan melumpuhkan mobilitas masyarakat sekaligus memicu lonjakan harga kebutuhan pokok di wilayah pedalaman.

Terkendala Perbedaan Klasifikasi Kapal

Gubernur Rudy Mas’ud mengungkapkan, inti persoalan terletak pada perbedaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).