"Jika tidak diimbangi dengan strategi peningkatan pendapatan negara yang efektif, ambisi untuk mendanai program MBG bisa menjadi beban tambahan yang memperlebar defisit anggaran. Pilihannya hanya naikan rasio pajak atau tambah utang untuk danai MBG," ujarnya.
Huda menyatakan bahwa “Dibutuhkan rasionalisasi program makan bergizi gratis untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan saja melalui skema program keluarga harapan (PKH). Bantuan bisa diberikan melalui uang tunai ataupun bantuan makanan bergizi bagi murid tertentu”.
Sebagai penutup, Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah lebih kreatif mencari pendanaan untuk MBG.
“Jangan naikan tarif PPN jadi 12% untuk biayai program prioritas. Banyak cara yang bisa dilakukan, salah satunya pajak kekayaan (wealth tax) yang bisa berkontribusi Rp81,6 triliun dalam sekali penerapan. Kemudian cegah kebocoran pajak yang ada di sektor komoditas ekstraktif (underinvoicing dan miss-reporting). Kami berharap pemerintah jangan korbankan masyarakat kelas menengah yang hidupnya sudah terhimpit untuk biayai MBG," pungkasnya. (pra)
Tag
