ARUSBAWAH.CO -  Bagi sebagian orang, sensus mungkin hanya identik dengan pendataan dan deretan angka statistik.

Namun bagi pelaku usaha, pedagang kecil, pemilik warung, hingga UMKM yang tersebar di sudut-sudut Kota Samarinda, data tersebut bisa menentukan arah kebijakan yang akan mereka rasakan dalam beberapa tahun ke depan.

Karena itu, DPRD Kota Samarinda meminta Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menghasilkan data yang benar-benar akurat dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menilai kualitas data menjadi faktor paling penting dalam pelaksanaan sensus tersebut.

Menurutnya, hasil pendataan nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan dan program ekonomi.

"Data yang dihasilkan harus merefleksikan kondisi riil di lapangan agar mampu menjadi kompas utama dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah," ujarnya.

Menentukan Arah Kebijakan Selama Satu Dekade

Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali.

Pendataan ini tidak hanya mencatat jumlah usaha yang ada, tetapi juga memotret perkembangan sektor ekonomi nonpertanian secara menyeluruh.

Di tengah perubahan pola bisnis yang semakin cepat, mulai dari digitalisasi usaha hingga munculnya berbagai model ekonomi baru, sensus menjadi instrumen penting untuk memahami bagaimana perekonomian berkembang dari waktu ke waktu.