ARUSBAWAH.CO - Mobil dinas milik Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud senilai Rp8,5 miliar kini dikembalikan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).

Pengembalian kendaraan tersebut dibenarkan langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Muhammad Faisal, saat dihubungi wartawan Arusbawah.co, Minggu (1/3/2026) malam.

Saat dikonfirmasi terkait informasi bahwa gubernur telah mengembalikan mobil tersebut, Faisal tidak membantah.

“Ya, nanti kita buat rilis, sebentar ya. Kita masih ngumpulin data-datanya dulu,” ujarnya singkat.

Ia kembali menegaskan bahwa penjelasan resmi akan segera disampaikan ke publik.

“Ya, nanti kita sebar rilisnya. Nanti kita buat rilisnya paling lambat besok pagi,” kata Faisal.

Status Mobil Dinas Rp8,5 Miliar Masih Belum Jelas

Belum diketahui secara pasti apakah mobil dinas yang nilainya mencapai Rp8,5 miliar itu akan dijual kembali, dilelang, atau tetap menjadi aset daerah tanpa digunakan.

Pemerintah provinsi belum memberikan rincian teknis terkait status lanjutan kendaraan tersebut.

Pengembalian mobil ini terjadi di tengah ramainya polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur yang terus menuai sorotan.

Isu tersebut tak hanya menjadi perbincangan warganet, tetapi juga melebar ke ruang publik yang lebih luas.

Sejumlah influencer hingga tokoh politik nasional ikut angkat suara.

Mereka mempertanyakan urgensi serta sensitivitas kebijakan pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar, terutama di tengah isu efisiensi anggaran dan kondisi fiskal daerah.

Sorotan Influencer dan Tokoh Nasional

Beragam pandangan bermunculan, mulai dari kritik bernada satire hingga desakan agar pemerintah pusat turun tangan mengevaluasi keputusan tersebut.

Sorotan datang dari influencer seperti Ferry Irwandi, DJ Donny, hingga Roy Shakti.

Selain itu, Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus, Sekjen DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji, hingga Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya juga menyampaikan pandangan mereka melalui pemberitaan nasional.

Pernyataan Rudy Mas’ud Soal Mobil Dinas

Sebelumnya, saat ditemui redaksi Arusbawah.co, Rudy Mas’ud mengakui bahwa sampai saat ini Pemerintah Provinsi Kaltim belum menyediakan mobil dinas untuk dirinya di Kalimantan Timur.

Ia menyebut kendaraan yang dipakainya sehari-hari merupakan mobil pribadi.

“Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya, mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” ujar Rudy Mas'ud kepada awak media beberapa waktu lalu.

Terkait unit mobil dinas yang diadakan Pemprov, Rudy mengklaim kendaraan tersebut berada di Jakarta, bukan di Kaltim.

“Mobilnya ada di Jakarta. Mobilnya di sini enggak ada. Mobil di sini mobil saya pribadi,” tegasnya.

Ia beralasan, aktivitas kepala daerah banyak berlangsung di Jakarta untuk menunjang agenda pemerintahan dan menerima tamu, termasuk dari luar negeri.

Menurutnya, sebagai kepala daerah, ia perlu menjaga marwah Kalimantan Timur saat menerima tamu nasional maupun internasional.

“Masa iya kepala daerahnya pakai mobil ala kadarnya, jangan dong, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur,” ucapnya.

Rujukan Permendagri Nomor 7 Tahun 2006

Soal spesifikasi kendaraan, Rudy merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

“Sesuai dengan Permendagri nomor 7 tahun 2006 bahwa pengendaraan mobil untuk kepala daerah jenis sedan adalah 3000 cc. Untuk jenis Jeep adalah 4200 cc. Mobil yang kami adakan hanya yang 3000 cc,” katanya.

Ia juga menegaskan tidak ikut menentukan harga mobil tersebut.

“Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami hanya pesan mobilnya itu saja,” pungkasnya.

(wan)