ARUSBAWAH.CO - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan kelonggaran baru bagi seluruh pemerintah daerah (Pemda), termasuk Kalimantan Timur, untuk kembali menggelar rapat dan kegiatan resmi di hotel dan restoran.
Tito menjelaskan, keputusan ini sudah ia sampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, sektor hotel dan restoran sangat bergantung pada aktivitas MICE (meeting, incentive, convention, exhibition) yang selama ini menjadi denyut nadi bisnis mereka.
“Kurangi boleh, tapi jangan sampai hilang sama sekali. Kalau ada hotel dan restoran yang hampir kolaps, gelarlah kegiatan di sana supaya mereka bisa hidup,” ujar Tito dalam Musrenbang Pemprov NTB di Mataram, Rabu (4/6/2025), sebagaimana tertuang dalam siaran pers Kemendagri.
Ia menegaskan, pemangkasan anggaran pusat sebesar Rp50 triliun untuk 552 daerah di Indonesia tidak terlalu signifikan sehingga Pemda tetap bisa mengalokasikan sebagian belanja untuk kegiatan rapat di hotel atau restoran.
Hanya saja, Tito mengingatkan agar kegiatan tetap dilakukan secara proporsional.
“Silakan rapat di hotel dan restoran, perjalanan dinas juga tidak masalah. Tapi tolong bijak, kalau cukup tiga kali rapat jangan dibuat sepuluh kali,” pesannya.
Kebijakan ini langsung disambut baik Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji.
Ia menilai, kebijakan tersebut bisa menjadi angin segar bagi dunia usaha, terutama perhotelan dan restoran yang sempat terpukul akibat efisiensi anggaran.
“Kita apresiasi langkah Pak Mendagri. Dengan pelonggaran ini, kegiatan pemerintah bisa kembali digelar di hotel. Harapannya, ini tidak hanya menggerakkan belanja daerah, tapi juga menyelamatkan industri perhotelan yang terpuruk,” kata Seno.
Menurutnya, dampak positif pelonggaran aturan ini akan merembet ke banyak sektor lain seperti katering UMKM, transportasi, hingga jasa pendukung.
“Ini jelas akan meningkatkan perputaran ekonomi lokal dan memberi dampak nyata bagi masyarakat Kaltim,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua PHRI Kaltim, Armunanto, mengakui sektor hotel di Bumi Etam sangat bergantung pada belanja pemerintah, terutama event MICE.
Sejak efisiensi anggaran diberlakukan, tingkat hunian hotel anjlok 25–30 persen.
“Di Kaltim, separuh biaya operasional hotel biasanya tertutup dari kegiatan MICE pemerintah. Saat agenda itu dipangkas, pendapatan turun drastis,” ungkapnya.
Meski begitu, Armunanto optimistis industri hotel di Kaltim tetap bisa bertahan.
Selain menunggu pemulihan dari belanja pemerintah, pelaku usaha mulai melirik potensi kegiatan swasta dari sektor pertambangan, migas, dan kelapa sawit.
Ia pun mendorong Pemprov Kaltim agar rutin menggelar event yang bisa menarik massa, mulai dari festival kuliner hingga olahraga populer, seperti lari atau jet ski.
“Kegiatan semacam itu bisa jadi stimulus untuk mendongkrak okupansi hotel. Sekecil apapun, dampaknya besar bagi kami,” pungkasnya. (adv)
