ARUSBAWAH.CO - Menjelang akhir 2025, integrasi Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke dalam layanan gratispol BPJS Kesehatan mencatat perkembangan signifikan.

Pemprov Kaltim melalui Dinas Kesehatan melihat lonjakan besar jumlah warga yang terdaftar.

Dinas Kesehatan mengungkapkan bahwa jumlah penerima manfaat BPJS Kesehatan lewat skema gratispol meningkat pesat.

Dari sekitar 5.000 peserta di awal tahun, jumlahnya melesat menjadi 141.000 orang per November 2025.

Lonjakan ini menandai percepatan besar dalam memperluas layanan kesehatan bagi warga berpenghasilan rendah.

“Sekarang sudah ada 141 ribu yang dibiayai gratispol. Target kami memang 476 ribu jiwa dalam satu tahun dan itu optimistis bisa dikejar mulai Januari mendatang,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin.

Meski begitu, Jaya menekankan bahwa percepatan program tetap dipengaruhi oleh proses sinkronisasi data peserta BPJS Kesehatan, khususnya bagi warga yang belum terdaftar.

Jumlah penduduk yang belum masuk ke dalam sistem menjadi kendala utama dalam penyelesaian target tahunan.

Dari sisi anggaran, Pemprov Kaltim telah menyiapkan Rp231 miliar untuk membiayai iuran BPJS kelas 3 melalui gratispol.

Kendati demikian, serapan anggaran masih berada pada kisaran Rp85 miliar karena kepesertaan yang belum optimal.

“Total anggarannya Rp231 miliar, tapi yang terserap baru sekitar Rp85 miliar. Ini karena proses pendataan yang masih berlangsung,” jelasnya.

Ia menambahkan tidak semua kelompok dapat masuk pembiayaan gratispol karena aturan pembiayaan BPJS bersifat nasional.

Peserta dengan kategori pekerja Penerima Upah (PU) misalnya, tetap harus dibayarkan perusahaan.

“Ini murni untuk kelas 3. Beberapa segmen memang tidak bisa kita bayarkan, seperti karyawan. Itu sudah kewajiban perusahaan,” ujar Jaya.

Kelompok yang diprioritaskan untuk gratispol mencakup peserta mandiri kelas 3 yang kurang mampu, Penerima Bantuan Iuran (PBI), serta masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja.

Warga dengan status ekonomi rentan dapat masuk dalam pembiayaan selama memenuhi kriteria miskin atau hampir miskin.

“Sementara ASN tidak bisa dialihkan karena sudah dibiayai negara,” tambahnya.

Selain memperluas jaminan kesehatan, Pemprov Kaltim mengakselerasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Go to School yang menjadi bagian dari sub program kesehatan gratispol.

Program itu menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai SD hingga SMA melalui pemeriksaan kesehatan dasar dan penapisan penyakit bawaan.

Menurut Jaya, seluruh sekolah di Kaltim kini sudah tersentuh program tersebut.

Pemeriksaan meliputi pengukuran tensi, nadi, pemeriksaan jantung, lingkar lengan, hingga pengambilan sampel darah untuk melihat kadar hemoglobin.

Tim medis menggunakan checklist khusus untuk mendeteksi gejala gangguan darah seperti hemofilia.

“Checklist-nya lengkap, riwayat kesehatan keluarga, apakah sering mimisan, mudah lebam, semua kita catat,” jelasnya.

Pelaksanaan di lapangan dilakukan Puskesmas yang melakukan kunjungan rutin setiap hari.

Sejumlah sekolah bahkan telah memiliki guru yang dilatih untuk melakukan screening awal sebelum kedatangan tim kesehatan.

“Puskesmas keliling jalan setiap hari. Ada juga guru yang kami latih untuk pemeriksaan dasar,” jelas Jaya.

(ir/adv/diskominfokaltim)