ARUSBAWAH.CO -  Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kalimantan Timur (Kaltim), Irhamsyah, masih memiliki Pekerjaan Rumah (PR) dengan tenggat waktu satu minggu lagi untuk menuntaskan sejumlah rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim.

Sebelum akhir Juli 2026, dinas PUPR-PERA Kaltim harus memastikan sederet temuan BPK atas pengelolaan proyek segera dituntaskan.

BPK memberi waktu 60 hari dinas PUPR-PERA Kaltim sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan kepada DPRD Kaltim pada 20 Mei 2026 lalu.

Redaksi Arusbawah.co menelaah LHP BPK RI Nomor 16.B/T/LHP/DJPKN-VI.SMD/PPD.01/05/2026 tentang Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

Dari LHP BPK itu, tujuh temuan mengarah pada pelaksanaan proyek di lingkungan dinas PUPR-PERA Kaltim dengan nilai mulai ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Temuan Pertama: Jasa Konsultansi Konstruksi

Temuan pertama dinas PUPR-PERA Kaltim berkaitan dengan jasa konsultansi konstruksi.

BPK menemukan pembayaran yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp290.704.516,81.

Untuk dinas PUPR-PERA Kaltim, nilai yang masih harus diproses mencapai Rp224.254.516,81.

Dalam laporannya, BPK menemukan sejumlah tenaga ahli yang namanya tercantum dalam kontrak ternyata tidak pernah bekerja pada proyek tersebut.

Menurut BPK, beberapa di antaranya mengaku tidak mengetahui identitasnya digunakan sebagai personel pekerjaan.

Pada pekerjaan jasa konsultansi perencanaan, pembayaran terhadap tenaga ahli yang tidak bekerja senilai Rp33 juta telah dikembalikan seluruhnya ke kas daerah.

Namun persoalan lain muncul pada pekerjaan jasa konsultansi pengawasan.

Dalam kontrak, BPK menemukan tenaga ahli dicantumkan sebagai Site Engineering, Ahli K3 Konstruksi hingga Asisten Tenaga Ahli.

Setelah dikonfirmasi, menurut BPK, mereka mengaku tidak pernah melakukan pengawasan maupun menerima honorarium sebagaimana tercantum dalam kontrak.

Penyedia jasa justru mengakui anggaran tersebut dipakai untuk kebutuhan operasional perusahaan.

Akibatnya, BPK menghitung kelebihan pembayaran pada DPUPR-PERA mencapai Rp159.249.872.

Dari jumlah itu, kata BPK, baru Rp50 juta yang disetor ke kas daerah, sehingga masih tersisa Rp109.249.872 yang harus dipulihkan.

BPK juga menemukan satu tenaga ahli digunakan pada dua proyek berbeda dalam waktu yang bersamaan.

Tenaga ahli yang seharusnya bertugas mengawasi pembangunan Jalan Ujoh Bilang–Long Bagun–Long Pahangai di Mahakam Ulu ternyata berpindah mengawasi proyek lain di RSUD AWS Samarinda sebelum kontrak pertama selesai.

Meski begitu, pembayaran pada proyek awal tetap dilakukan penuh.

Auditor menghitung kelebihan pembayaran selama 121 hari senilai Rp115.004.644,81.

Menurut BPK, persoalan tersebut menunjukkan lemahnya pengendalian kontrak. 

PPK, KPA hingga pejabat pengadaan dinilai BPK belum memastikan tenaga ahli yang dicantumkan dalam kontrak benar-benar tersedia dan bekerja sesuai ketentuan.

Temuan Kedua: Kekurangan Volume Pekerjaan Pemeliharaan

Temuan kedua dinas PUPR-PERA menyangkut pembayaran pekerjaan pemeliharaan yang melebihi volume fisik sebenarnya.

Di DPUPR-PERA ditemukan kelebihan pembayaran Rp59.210.084,28.

Ditulis BPK, nilai itu telah dikembalikan ke kas daerah, tetapi auditor tetap menilai pengawasan konsultan dan verifikasi volume pekerjaan masih lemah karena lebih banyak mengacu pada laporan penyedia dibanding pengukuran langsung di lapangan.

Temuan Ketiga: Bukti Perjalanan Dinas Tidak Sesuai

Persoalan administrasi juga muncul dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas di DPUPR-PERA.

Dari hasil konfirmasi ke hotel dan penginapan, BPK menemukan empat bukti akomodasi di dinas PUPR-PERA yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya senilai Rp2.792.200.

Nilainya memang kecil dibanding temuan proyek fisik.

Namun BPK menilai hal itu tetap mencerminkan lemahnya pengawasan administrasi.

Seluruh kelebihan pembayaran telah dikembalikan, tetapi perangkat daerah diminta BPK memperketat pemeriksaan dokumen sebelum pembayaran dilakukan.

Temuan Keempat: Kekurangan Volume Belanja Hibah

Pada belanja hibah pembangunan gedung, auditor menemukan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp151.583.506,77 di dinas PUPR-PERA Kaltim.

Dari jumlah itu, Rp82.843.046,77 telah disetor ke kas daerah, sedangkan Rp68.740.460 masih harus dipulihkan.

Sisa kewajiban tersebut berasal dari proyek Pembangunan Wisma Purma Tugas Keuskupan Agung Samarinda.

Temuan Kelima: Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Temuan serupa juga ditemukan pada belanja modal gedung dan bangunan.

Dari empat paket pekerjaan yang telah dibayar penuh, masih terdapat kelebihan pembayaran Rp229.275.487,86 yang belum dikembalikan ke kas daerah.

Selain itu, terdapat potensi kelebihan pembayaran Rp551.886.222,80 pada satu paket pekerjaan yang belum dibayar 100 persen.

Nilai tersebut diminta diperhitungkan pada pembayaran berikutnya agar tidak berubah menjadi kerugian daerah.

Temuan Keenam: Kekurangan Volume Pekerjaan Jalan

Temuan dengan nilai cukup besar berasal dari pekerjaan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi.

BPK memeriksa 17 paket pekerjaan dan menemukan kekurangan volume dengan sisa yang belum dipulihkan mencapai Rp3.380.178.767,36.

BPK menyebut pembayaran kepada penyedia telah melebihi volume pekerjaan yang benar-benar terpasang.

Dari total kekurangan volume Rp3,83 miliar, baru sekitar Rp454,9 juta yang berhasil dikembalikan ke kas daerah.

Sisanya masih menjadi kewajiban dinas PUPR-PERA yang harus segera ditindaklanjuti sebelum akhir Juli 2026.

Temuan Ketujuh: Denda Keterlambatan dan Jaminan Pelaksanaan

Temuan BPK ketujudi dinas PUPR-PERA Kaltim berkaitan dengan denda keterlambatan pekerjaan dan jaminan pelaksanaan.

BPK mencatat terdapat tujuh paket pekerjaan yang terlambat selesai serta dua paket pekerjaan yang diputus kontraknya.

Namun hingga pemeriksaan berakhir, denda maupun pencairan jaminan pelaksanaan belum seluruhnya masuk ke kas daerah.

Total nilainya mencapai Rp6.539.667.723,66, terdiri atas denda keterlambatan Rp5.265.203.335,01 dan jaminan pelaksanaan Rp1.274.464.388,65.

Menurut BPK, kondisi tersebut membuat pemerintah provinsi kehilangan potensi penerimaan miliaran rupiah.

Auditor meminta Gubernur untuk menginstruksikan Kepala dinas PUPR-PERA segera menagih denda keterlambatan sekaligus memastikan jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas daerah.

Akumulasi Temuan BPK Capai Lebih dari Rp11 Miliar

Jika dirangkum keseluruhan, sedikitnya terdapat 7 kewajiban yang masih menjadi pekerjaan rumah di Dinas PUPR-PERA Kaltim, diantaranya yakni kelebihan pembayaran jasa konsultansi Rp224,25 juta, kekurangan volume belanja hibah Rp68,74 juta, kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan Rp229,27 juta, potensi kelebihan pembayaran Rp551,88 juta, kekurangan volume pekerjaan jalan Rp3,38 miliar, denda keterlambatan Rp5,26 miliar, serta jaminan pelaksanaan Rp1,27 miliar.

(wan)