ARUSBAWAH.CO -  Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menjadi sorotan setelah menerima kunjungan sekaligus aduan dari 18 Gubernur se-Indonesia yang tergabung dalam APPSI di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/10).

Para kepala daerah mendesak agar pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dikaji ulang karena berdampak besar pada pembangunan daerah dan keuangan daerah masing-masing.

Dari daftar 18 provinsi yang ikut hadir, dua provinsi berasal dari Kalimantan, yakni Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara), masing-masing dengan gubernurnya.

Berikut daftar lengkap 18 gubernur yang hadir dalam pertemuan dengan Menkeu Purbaya: 

1. Gubernur Jambi Al Haris

2. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud

3. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang 

4. Gubernur Kep. Bangka Belitung Hidayat Arsani

5. Gubernur Banten Andra Soni 

6. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad

7. ⁠⁠Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi

8. ⁠Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid

9. Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda 

10. ⁠Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah

11. ⁠Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X

12. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo

13. ⁠Gubernur Bengkulu Helmi Hasan

14. Gubernur Aceh Muzakir Manaf

15. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution

16. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal 

17. Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman

18. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal 

DBH 2026 Menyusut Tajam 

Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk seluruh provinsi di Indonesia, dipastikan berkurang. 

Pada 2025, total pagu anggaran TKD se-Indonesia yang dialokasikan pusat adalah senilai Rp 919 Triliun. 

Namun, di 2026, total pagu anggaran TKD se-Indonesia yang sudah disepakati pemerintah-DPR hanyalah Rp 693 Triliun. 

Situasi ini, otomatis juga berdampak pada 5 provinsi di Kalimantan. 

Redaksi Arusbawah.co bedah soal menyusutnya anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari dari 2025 ke 2026 untuk seluruh provinsi di Kalimantan. 

Data diolah tim riset Arusbawah.co dari dua sumber. 

Pertama adalah data rincian Transfer ke Daerah dari situs Kementerian Keuangan untuk tahun 2025. 

Kedua, adalah data alokasi Dana Transfer Umum (DTU) yang sudah diupload oleh Dirjen Perimbangan Keuangan. 

Kalimantan Timur (Kaltim) 

Pagu DBH 2025: Rp 6,97 Triliun 

Pagu DBH 2026: Rp 1,62 Triliun 

Kalimantan Selatan (Kalsel) 

Pagu DBH 2025: Rp 3,4 Triliun 

Pagu DBH 2026: Rp 821 Miliar 

Kalimantan Tengah (Kalteng) 

Pagu DBH 2025: Rp 2,4 Triliun 

Pagu DBH 2026: Rp 504 Miliar 

Kalimantan Barat (Kalbar) 

Pagu DBH 2025: Rp 293 Miliar 

Pagu DBH 2026: Rp 130 Miliar 

Kalimantan Utara (Kaltara) 

Pagu DBH 2025: Rp 627 Miliar 

Pagu DBH 2026: Rp 3,2 Miliar 

Kaltim Anjlok Rp 5,3 Triliun, Kaltara Hampir Habis 99 Persen

Dari data resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan itu, menunjukkan penurunan tajam alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk seluruh provinsi di Pulau Kalimantan pada tahun anggaran 2026.

Dari hasil perbandingan pagu 2025 dan 2026, dua provinsi tampak paling terpukul: Kalimantan Timur secara nominal, dan Kalimantan Utara secara persentase.

Berikut rincian penurunannya: 

• Kalimantan Timur: turun dari Rp 6,97 triliun menjadi Rp 1,62 triliun (-76,7%)
• Kalimantan Selatan: dari Rp 3,4 triliun menjadi Rp 821 miliar (-75,8%)
• Kalimantan Tengah: dari Rp 2,4 triliun menjadi Rp 504 miliar (-79,0%)
• Kalimantan Barat: dari Rp 293 miliar menjadi Rp 130 miliar (-55,6%)
• Kalimantan Utara: dari Rp 627 miliar menjadi hanya Rp 3,2 miliar (-99,5%)

Data diolah oleh tim riset Arusbawah.co. 

(pra/ard)