ARUSBAWAH.CO -  Aliansi Masyarakat Kalimantan Timur Menggugat (MAHAKAM) akan menggelar aksi demonstrasi besar pada Senin, (1/8/2025) di depan Gedung DPRD Kaltim, Karang Paci, Samarinda.

Aksi itu diperkirakan akan diikuti lebih dari 5.000 orang dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat Kaltim.

Aksi itu mengusung tema “Lawan Pengkhianat Rakyat” sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah dan DPR yang dinilai semakin jauh dari amanat rakyat.

Safrudin, selaku humas aksi, menegaskan aksi tersebut bukan sekadar seruan protes, melainkan peringatan keras bahwa rakyat tidak akan tinggal diam atas kebijakan yang dianggap pro-oligarki.

“Situasi bangsa hari ini menunjukkan DPR tidak lagi menjadi wakil rakyat. Mereka justru melayani kepentingan elit politik dan pemilik modal, sementara rakyat makin ditekan dengan berbagai kebijakan yang menyulitkan,” ujarnya Sabtu (30/8/2025) kemarin. 

Kritik Terhadap DPR dan Kebijakan Negara

Aliansi MAHAKAM menilai DPR hidup dalam kemewahan fasilitas negara, mulai dari rumah dinas, mobil dinas, perjalanan ke luar negeri, hingga berbagai tunjangan yang bernilai miliaran rupiah setiap bulan.

Semua itu bersumber dari pajak rakyat, sementara banyak masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan pokok seperti beras, listrik, pendidikan, hingga layanan kesehatan.

Kondisi tersebut, menurut MAHAKAM, menunjukkan jurang ketidakadilan yang semakin lebar.

Di satu sisi, pejabat dan wakil rakyat hidup dengan fasilitas mewah.

Di sisi lain, masyarakat kecil tertekan oleh pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang justru membebani pemilik rumah sederhana, sementara perusahaan besar dengan ribuan hektare lahan kerap mendapat keringanan.

Ketidakadilan di Kalimantan Timur

Kalimantan Timur disebut sebagai contoh nyata ketimpangan.

Meski kaya sumber daya alam, rakyat setempat masih berhadapan dengan jalan rusak, banjir, udara tercemar, serta kerusakan lingkungan akibat pertambangan.

Alih-alih menikmati hasil kekayaan daerah, masyarakat justru merasakan penderitaan.

“Tambang dan proyek besar hanya memperkaya segelintir orang. Rakyat Kaltim mendapat dampak buruknya: lingkungan rusak, hidup semakin berat, dan beban pajak semakin besar,” tegas Safrudin.

11 Tuntutan Rakyat

Dalam aksinya, Aliansi MAHAKAM menyuarakan 11 tuntutan utama yang dianggap mewakili kepentingan rakyat, di antaranya:

1. Menolak RUU KUHAP yang dinilai berpotensi jadi alat kriminalisasi rakyat.
2. Menghapus tunjangan mewah DPR.
3. Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, RUU PPRT, dan RUU Masyarakat Adat.
4. Meningkatkan kesejahteraan guru dan pemerataan pendidikan di daerah 3T.
5. Menolak pemutihan dosa pemerintah yang melanggengkan impunitas.
6. Mencabut UU yang tidak berpihak pada rakyat.
7. Menghentikan represifitas aparat terhadap gerakan rakyat.
8. Mendorong lahirnya kebijakan pro-rakyat.
9. Mengakhiri dominasi oligarki politik dan demokrasi semu.
10. Menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu.
11. Menghentikan kejahatan ekologis akibat tambang.

(wan)