ARUSBAWAH.CO - Laporan CELIOS berjudul Republik Oligarki: Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026 mengungkap beberapa fakta tentang ketimpangan ekonomi di Indonesia.
Kekayaan segelintir orang terus melonjak tajam, sementara sebagian besar rakyat semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.
Menurut laporan tersebut, kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 55 juta orang Indonesia.
Angka ini menunjukkan betapa ekstremnya konsentrasi kekayaan di tangan segelintir elite.
Bahkan total harta 50 superkaya ini lebih besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan setara dengan seperlima Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Kontras yang Mencolok
Salah satu temuan yang paling menarik dalam laporan CELIOS adalah laju pertumbuhan kekayaan.
Harta para oligarki naik Rp13 miliar per hari, sedangkan upah pekerja rata-rata hanya naik Rp2 ribu per hari.
Kekayaan 50 orang terkaya ini sebagian besar (58%) berasal dari sektor ekstraktif seperti pertambangan batu bara, nikel, dan perkebunan sawit.
Sementara itu, jutaan buruh harian, pengemudi ojek online, dan pekerja informal harus berjuang dengan penghasilan tidak menentu dan meminimalkan perlindungan sosial.
Laporan CELIOS juga menyoroti kekayaan pejabat publik.
Total harta pejabat Kabinet Merah Putih mencapai Rp30 triliun, dengan 80% kekayaan hanya dikuasai oleh 12 orang.
Kontras ini semakin mempertegas gambaran “Republik Oligarki”, di mana kekayaan dan kekuasaan politik saling menguatkan.
Akar Masalah dan Dampaknya
CELIOS menegaskan bahwa ketimpangan ini bukanlah takdir, melainkan hasil dari sistem yang direproduksi secara sistematis.
Oligarki politik dan ekonomi menguasai sumber daya alam dan pengaruh, sehingga menghambat mobilitas sosial bagi kebanyakan orang.
Generasi muda (Gen Z), perempuan, dan pekerja informal menjadi kelompok yang paling terdampak.
Banyak Gen Z yang berpendidikan tinggi terpaksa bekerja sebagai ojol atau buruh harian karena sulitnya mendapatkan pekerjaan formal yang layak.
Sementara perempuan harus menanggung beban ganda antara pekerjaan dan urusan domestik.
Selain itu, laporan ini juga menawarkan harapan melalui fiskal.
Jika pemerintah memberlakukan pajak kekayaan sebesar 2% terhadap 50 orang terkaya, maka dana yang akan terkumpul dapat digunakan untuk membantu pembangunan perekonomian Indonesia, diantaranya 387 ribu rumah subsidi, 21,7 juta masyarakat kurang mampu akan mendapatkan bantuan, 1,2 juta mahasiswa akan diberi kuliah gratis hingga lulus.
Dengan adanya reformasi pajak progresif, transparansi kepemilikan aset, dan kebijakan yang lebih berpihak kepada kelas menengah bawah maka ketimpangan ekonomi akan semakin mudah untuk diatasi.
Tanpa perubahan struktural yang berani, Indonesia berisiko menjadi republik di mana segelintir orang semakin kaya, sementara rakyat kebanyakan semakin miskin dan terpinggirkan. (jay)
