Arus Publik

ARUS DATA

Kutai Barat Masih Punya Hak DBH Rp523 Miliar, Ini Rinciannya dalam PMK Terbaru

by:

Anjas Pratama

DATA - Data kurang salur DBH Kabupaten Kutai Barat/ PMK 120/2025

Minyak bumi: Rp25.166.009.000
Gas bumi: Rp49.928.678.000

Total DBH migas yang belum disalurkan mencapai Rp75.094.687.000.

Sementara dari sektor minerba, kurang salur mencapai Rp63.033.803.000, terdiri atas:

Royalti: Rp56.637.743.000
Landrent/iuran tetap: Rp6.396.060.000

Ada Lebih Salur Rp10,26 Miliar

Di sisi lain, PMK juga mencatat adanya lebih salur DBH kepada Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp10.260.611.000.

Lebih salur tersebut berasal dari:

SDA: Rp2.280.184.000
Kehutanan: Rp2.037.854.000
Lainnya (Perkebunan Sawit): Rp7.980.427.000

Jadi Acuan Penyaluran Pemerintah Pusat

Penetapan kurang bayar dan lebih bayar tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam melakukan penyelesaian hak dan kewajiban transfer Dana Bagi Hasil kepada pemerintah daerah.

Sebelumnya, PMK Nomor 120 Tahun 2025 juga menetapkan nilai kurang salur DBH untuk sejumlah daerah lain di Kalimantan Timur, termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Berau.