ARUSBAWAH.CO - Program GratisPol di sektor pendidikan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendapatkan respon dari legislator Senayan.
Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kaltim menilai program unggulan tersebut tetap perlu dievaluasi secara menyeluruh, meski memiliki niat baik untuk pemerataan akses pendidikan.
Ketua DPW PKB Kaltim, Syafruddin, yang merupakan anggota DPR RI menegaskan bahwa setiap kebijakan publik harus dievaluasi secara berkala, baik per semester maupun tahunan, guna memastikan program berjalan tepat sasaran dan sesuai kemampuan fiskal daerah.
“Semua program itu harus dievaluasi. Apakah tepat sasaran dan apakah realistis dengan kemampuan keuangan daerah. GratisPol ini semangatnya bagus, niatnya baik, tapi tetap harus dievaluasi,” ujar Syafruddin, Rabu (4/2/2026) kepada awak media, melansir dari Presisi.co.
PKB Minta GratisPol Lebih Tepat Sasaran
Sebagai salah satu partai pengusung pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Rudy–Seno, PKB menilai memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengingatkan pemerintah agar tidak alergi terhadap kritik dan evaluasi kebijakan.
Syafruddin menilai, pelaksanaan GratisPol saat ini masih menyasar seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan antara kelompok mampu dan tidak mampu.
“Kalau semua disasar, baik yang mampu maupun tidak mampu, kesannya jadi tidak adil. Seharusnya yang mampu jangan dibiayai, yang tidak mampu itulah yang dibantu,” jelasnya.
Menurutnya, prinsip keadilan sosial dalam program pendidikan gratis seharusnya berpihak pada kelompok yang benar-benar membutuhkan dukungan negara.
