ARUSBAWAH.CO - PNS Penghulu Kabupaten Mahakam Ulu, Sunarso ceritakan bahwa di Kabupaten Mahulu selain membutuhkan tambahan personil PNS Penghulu, hal lain yang juga menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas adalah soal jarak dan anggaran transportasi yang diperlukan cukup besar.
Tim redaksi Arusbawah.co mendalami peran PNS Penghulu di salah satu kabupaten di Kaltim itu.
Sunarso ungkap, bahwa dia hanyalah seorang diri yang menjabat sebagai Penghulu berstatus PNS di Mahulu.
Di sana,a ia menangani 4 Kantor Urusan Agama (KUA) yang jaraknya tak dekat.
“Saya bertugas atau definitifnya di Long Bagun, serta menangani 4 KUA pada 5 Kecamatan yaitu Laham, Long Apari, Long Pahangai, Long Bagun dan Long Hubung yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) ini,” ujarnya.
“Saya aslinya dari PNS Kutai Barat (Kubar) dan ditempatkan di Mahulu sebagai PNS penghulu tahun 2017 hingga saat ini serta menjadi Kepala Plt KUA di Long Hubung, Plt KUA Kecamatan Long Pahangai dan Plt Kecamatan Long Apari, ditetapkan sebagai Plt pada 3 KUA itu juga pada tahun yang sama,” tambahnya.
Kemudian dia menjelaskan soal jarak.
Pada saat penugasannya ke lokasi tertentu seperti menuju Long Apari, Sunarso ungkap akses yang diperlukan waktu sekitar 6 jam dengan menggunakan speedboat.
“Perjalanan menggunakan speedboat itu kalau banjir ataupun surut kondisinya sama-sama sulit karena harus melawan arus riam (aliran deras sungai), itu kami harus melewati 2 riam yaitu bernama Riam Panjang dan Riam Udam,” ungkapnya.
“Karena risiko dalam perjalanan melewati riam itu arusnya sangat tinggi ketika harus menangani 4 KUA ini, Jika masing-masing KUA ada Kepala KUAnya maka intensitas dalam memberikan pelayanan masyarakat dapat mengurangi tingkat resiko pejalanannya,” ucapnya.
Diungkapnya selama ini tidak pernah menolak permintaan pernikahan, Sunarso tetap melayani karena kewajibannya.
Permasalahan yang kini terjadi Sunarso ungkap untuk transportasi itu memerlukan biaya yang besar.
Memang ada anggaran dari pemerintah, tetapi jumlahnya tak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk menuju ke lokasi menikahkan pasangan di Mahulu itu.
“Misal ke Long Apari itu yang disediakan oleh pemerintah hanya sebesar Rp 750 ribu, sementara kenyataanya di lapangan untuk transport pulang pergi yang diperlukan sebesar Rp 2,5 Juta yang mengharuskan saya pakai uang sendiri dari gaji saya, karena tidak ingin mengecewakan masyarakat,” tegasnya.
Dirinya juga menambahkan bahwa dia tidak ingin menerima bantuan dari warga tersebut untuk biaya transportasi karena menurutnya ditakutkan terkena gratifikasi, dan jika dirinya tidak memiliki dana untuk berangkat itu dirinya hanya berdiam diri saja.
Selain masalah anggaran transportasi itu Sunarso juga ungkap bahwa pernah mengajukan penambahan penghulu tahun 2019, yaitu 2 CPNS Penghulu, yang ditempatkan di Long Pahangai serta CPNS yang ditempatkan di Long Bagun ini.
Akan tetapi, meski sudah ada yang lolos, namun akhirnya malah mengundurkan diri.
“Yang pertama (CPNS) begitu berangkat ke Mahulu belum sampai ke Long Pahangai, baru ketemu saya, dirinya mengundurkan diri (keluar dari PNSnya) dan yang satunya CPNS penempatan Long Bagun ini masih bertahan sebagai staff dan saat tahun 2021 saya promosikan dari Penghulu hingga diangkat sebagai Kepala KUA,” katanya. (dil)
