ARUSBAWAH.CO - Dalam diskusi publik “Probebaya Tanpa AH, Bisa?” yang digelar media online Arusbawah.co pada Minggu (15/2/2026), terungkap fakta soal asal-mula tercetusnya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) yang selama ini dikenal dengan alokasi Rp100 juta per RT per tahun di Kota Samarinda.
Hadir sebagai pembicara, Ketua DPC Partai Gerindra Samarinda, Helmi Abdullah, mengungkap sejarah lahirnya program Probebaya, yang ternyata bukan gagasan dadakan setelah Andi Harun duduk sebagai wali kota.
Program Rp100 juta per RT, menurut Ketua DPRD Kota Samarinda itu, sudah dirancang jauh sebelum Pilkada 2019 digelar.
Awal Program Probebaya di Samarinda
Di forum itu, Helmi Abdullah tak hanya bicara soal manfaat, tapi juga membuka ulang cerita di balik lahirnya program unggulan kota tepian tersebut.
“Saya mau flashback sedikit,” kata Helmi di hadapan peserta diskusi.
Ia bercerita, ide awal Probebaya muncul pada 2019, ketika Andi Harun baru bersiap maju sebagai calon wali kota.
Saat itu Andi Harun masih menjabat Ketua DPD Gerindra Kalimantan Timur, sementara Helmi memimpin DPC Gerindra Samarinda.
Di DPRD, kata Helmi, dewan sering menerima keluhan dari RT.
Menurutnya, banyak usulan warga yang tak masuk dalam skema anggaran.
Pemerintah kota dinilai lebih fokus pada proyek-proyek besar, sementara kebutuhan kecil di lingkungan RT sering tertinggal.
“Banyak RT usulannya nggak terakomodir. Karena program pemerintah lebih ke skala besar. Kita lalu berpikir, ada nggak program yang betul-betul menyentuh langsung ke tingkat RT?” ujarnya.
Studi Banding ke Kediri dan Konsep Pemerataan Anggaran RT
Dari situ, mereka mulai mencari referensi.
Hasilnya, ditemukan adanya Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) di Kota Kediri, Jawa Timur.
Di Kediri, setiap RT mendapat Rp50 juta per tahun.
Konsepnya sederhana yakni pemerataan.
Semua RT dapat, tanpa melihat kedekatan dengan pejabat.
“Kalau pola lama kan sering muncul kesan, RT yang dekat pejabat dapat, yang nggak dekat ya nggak kebagian. Nah, ini kita mau hilangkan itu,” kata Helmi.
Tim pada saat itu kemudian dibentuk untuk mempelajari skema tersebut.
Setelah dikaji, konsep itu dinilai cocok diterapkan di Kota Samarinda.
Saat masa kampanye Pilkada 2019, gagasan itu dibawa langsung ke warga-warga.
Helmi mengaku mendampingi Andi Harun berkeliling selama kurang lebih satu setengah tahun, menyambangi hampir 1.996 RT.
“Kita datangi satu-satu, jelaskan programnya. Waktu itu nominalnya kita sampaikan Rp100 sampai Rp300 juta per RT,” ucapnya.
Legalitas, Sumber Anggaran, dan Uji Coba Awal Probebaya
Pertanyaan soal legalitas dan sumber anggaran sempat mengemuka.
Helmi mengingat betul, banyak yang meragukan program itu bisa dijalankan.
Namun, menurut dia, dasar hukumnya kemudian disiapkan melalui Peraturan Wali Kota.
Bahkan sebelum Andi Harun resmi dilantik, program itu sudah mulai diuji coba di 20 hingga 30 RT.
Sumber dananya berasal dari efisiensi anggaran perubahan 2021.
Saat itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda masih di kisaran Rp350 miliar.
Dampak Program Probebaya bagi RT dan Warga Samarinda
Bagi Helmi, dampak program ini terasa di lapisan paling bawah.
Jalan lingkungan kecil yang dulu sulit disentuh PUPR kini bisa dikerjakan lewat Probebaya.
Posyandu, poskamling, hingga CCTV lingkungan tumbuh di banyak RT.
Kader posyandu mendapat insentif, kegiatan gotong royong kembali hidup.
“Dulu jadi ketua RT itu susah cari orangnya. Sekarang malah rebutan. Hampir kayak kepala desa, ada tim suksesnya,” katanya sambil tersenyum.
Ia menilai, semangat itu muncul karena warga merasa dilibatkan.
Program diputuskan lewat musyawarah RT.
Warga menentukan sendiri apa yang paling mendesak di lingkungannya.
Rencana Perbaikan dan Digitalisasi Program Probebaya
Ke depan, Helmi menyebut program ini tetap perlu dilanjutkan dengan sejumlah perbaikan.
Ia mendorong sistem digital agar penggunaan anggaran lebih transparan.
Ia juga ingin pekerjaan lebih banyak melibatkan warga setempat.
“Kalau ada proyek kecil jangan cuma diserahkan ke tukang luar. Warga harus ikut kerja dan tetap dibayar. Supaya manfaat ekonominya muter di situ juga,” ujarnya.
Bagi Helmi, Probebaya bukan sekadar program politik.
Ia menyebutnya sebagai jawaban atas kebutuhan riil warga di tingkat paling bawah yang selama ini luput dari perhatian program besar pemerintah kota.
(wan)
