ARUSBAWAH.CO - Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) mengecam keras teror, intimidasi, dan ancaman yang dialami Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, yang terjadi tak lama usai ia menyampaikan kritik terhadap program MBG yang dikaitkan dengan pemerintahan Prabowo Subianto.
Tak hanya menyasar mahasiswa, intimidasi disebut merembet ke keluarga.
Bagi KIKA, pola ini bukan sekadar reaksi emosional atas kritik kebijakan, melainkan bentuk serangan serius terhadap kebebasan akademik, kebebasan berekspresi, dan hak asasi manusia.
Kritik Kebijakan Bukan Kejahatan
KIKA menegaskan, kritik terhadap kebijakan publik merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi universitas sebagai penjaga nalar kritis bangsa.
Perguruan tinggi memiliki mandat moral dan keilmuan untuk memberi masukan berbasis data demi kebijakan yang adil, berorientasi HAM, dan selaras dengan prinsip negara hukum.
Karena itu, setiap bentuk pembungkaman—baik melalui ancaman fisik, perundungan digital, peretasan, disinformasi, hingga tekanan terhadap keluarga—dinilai sebagai tindakan anti-demokrasi. Praktik semacam ini merusak ekosistem kebebasan akademik dan merendahkan peran mahasiswa sebagai intelektual publik.
Dalam rilis yang diterima redaksi Arusbawah.co, KIKA menilai bahwa kampus, termasuk UGM, seharusnya menjadi ruang aman untuk perbedaan pendapat, pengujian gagasan, dan kritik berbasis etika keilmuan.
Penyampaian kritik, termasuk komunikasi kepada lembaga internasional seperti UNICEF, disebut sebagai bagian sah dari partisipasi warga dalam tata kelola demokratis—bukan tindakan yang layak dibalas teror.
Serangan ke Keluarga Dinilai Eskalasi Berbahaya
KIKA menyoroti pola intimidasi yang tak hanya menyasar pengkritik, tetapi juga anggota keluarganya.
Praktik ini dinilai menciptakan efek gentar yang luas, membuat mahasiswa dan sivitas akademika takut menyampaikan pandangan kritis berbasis data.
Secara akademis, analisis kebijakan nasional seperti yang dilakukan BEM UGM terhadap MBG merupakan bagian dari proses ilmiah—mulai dari advokasi, kajian perubahan sosial, hingga perspektif HAM dan penyelesaian sengketa.
Reaksi personal berupa sakit hati atau tersinggung, menurut KIKA, tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan teror, apalagi menyeret keluarga ke dalam konflik.
