ARUSBAWAH.CO -  Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengaku pihaknya menerima banyak aspirasi dari guru terkait keinginan untuk dilakukannya revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Guru.

Menurutnya, guru merasa khawatir kalau tindakan disiplin terhadap siswa bisa dianggap sebagai bentuk kekerasan dan berujung proses hukum.  

"Guru bukan sekadar pengajar akademik. Mereka juga bertanggung jawab dalam membentuk karakter siswa melalui kedisiplinan," kata Novan, kepada awak media di kantor DPRD Samarinda. 

Sejumlah tenaga pendidik meminta DPRD segera mengesahkan Perda Perlindungan Guru agar mereka memiliki kepastian hukum dalam menjalankan tugasnya.  

Novan mengatakan DPRD akan mengundang berbagai pihak, termasuk organisasi guru seperti PGRI, untuk mendiskusikan aturan yang akan dibuat.