Ivan juga menyebut bahwa jumlah pengemudi ojol di Samarinda sangat banyak, sehingga skala kerugian yang ditanggung cukup besar. 

Belum lagi kerugian pendapatan harian akibat kendaraan rusak.

“Untuk ojol di Budgos sendiri ada 3 ribu lebih. Kalau ditambah dari aplikasi lain seperti Grab, Maxim, bisa lebih dari 10 ribu pengemudi. Jadi penting sekali program ini segera dijalankan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Humas PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, menjelaskan bahwa keterlambatan pelaksanaan bengkel gratis bukan karena tidak serius, melainkan karena kompleksitas proses administratif dan audit keuangan.

“Minggu ini baru bengkelnya bisa jalan. Kita kesulitan dari aspek legal, karena mengeluarkan dana di atas Rp1 miliar itu tidak mudah. Semua harus bisa dipertanggungjawabkan di mata audit,” jelas Edi saat dihubungi redaksi Arusbawah.co melalui telpon, pada selasa (15/4/2025) malam.

Edi menyebut, kendala utama berasal dari belum adanya bukti laboratorium yang secara pasti menyebutkan produk BBM Pertamina bermasalah. 

Padahal, tanpa itu, pencairan dana bisa jadi temuan saat diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Kalau ditemukan dari uji lab eksternal bahwa BBM kita bermasalah, maka gampang. Tapi kalau tidak ada bukti itu, kita sulit kasih kompensasi. Nanti jadi masalah hukum,” katanya.

Meski begitu, Edi menyatakan bahwa berbagai proses sudah diselesaikan, termasuk konsultasi dengan auditor, pencarian bengkel resmi, dan persiapan administratif lainnya. 

PT Pertamina Patra Niaga, katanya, menargetkan bengkel gratis mulai bisa beroperasi Rabu atau Kamis pekan ini.