ARUSBAWAH.CO -  Panggung Rakyat dan Diskusi Imajinasi Reformasi Jilid II yang digelar di Teras Samarinda, Rabu (6/5/2026), menjadi ruang kritik terbuka terhadap berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud.

Forum yang dirangkai dengan peringatan Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional itu dihadiri berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat sipil.

Sejumlah isu menjadi sorotan, mulai dari tantangan debat terbuka yang tak kunjung direspons gubernur, polemik pengadaan mobil dinas Rp8,5 miliar, renovasi rumah jabatan Rp25 miliar, laundry Rp450 juta, persoalan lingkungan, isu PHK, hingga dugaan praktik dugaan dinasti politik keluarga gubernur.

Hadir sebagai pembicara Presiden BEM KM Unmul Hiththan Hersya Putra dan Ketua BEM UGM 2025 Tiyo Ardiyanto.

Dalam forum itu, Tiyo melontarkan kritik keras terhadap gaya kepemimpinan Rudy Mas’ud yang dinilai semakin menjauh dari rakyat.

“Hari ini saya datang untuk bersolidaritas pada perjuangan rakyat Kalimantan Timur yang sedang melawan pemimpin zalim. Pemimpin yang tidak paham rakyatnya, pemimpin yang angkuh karena merasa sudah berkuasa,” ujar Tiyo saat diwawancara usai kegiatan.

Ia menilai persoalan di Kalimantan Timur bukan sekadar isu lokal, melainkan sudah menyentuh persoalan demokrasi dan kebangsaan.

Menurutnya, dalam sistem demokrasi, pemimpin tidak boleh antikritik ataupun menutup diri terhadap aspirasi masyarakat.

“Dalam negara republik yang percaya pada sistem demokrasi, tidak boleh ada pemimpin yang sombong, karena demokrasi bisa merevisi pemimpinnya kapan pun,” katanya.

Tiyo bahkan menyebut pemerintahan Rudy Mas’ud sebagai pemerintahan yang kehilangan sensitivitas terhadap rakyat.

“Saya kira hari ini Kalimantan Timur punya pemimpin yang demikian. Pemimpin yang bisu, buta, dan tuli. Tidak mau mendengarkan rakyat, tidak mau melihat realitas rakyat, dan tidak mau berbicara dengan rakyat,” tegasnya.

Ia juga menyinggung sikap pemerintah yang dinilai takut berdialog dengan mahasiswa maupun masyarakat.

“Pemerintah yang bodoh itu takut pada rakyat yang pintar. Kalau pemerintah takut berdialog dengan rakyat, itu tanda bahwa pemerintahannya bermasalah,” ujarnya.

Solidaritas Nasional untuk Gerakan Kaltim

Tiyo mengaku melihat sesuatu yang berbeda dalam gerakan massa di Kalimantan Timur dibanding daerah lain.

Menurutnya, aksi-aksi yang terjadi di Kaltim tidak lagi sekadar menjadi gerakan mahasiswa, tetapi telah berkembang menjadi gerakan masyarakat yang lebih luas.

“Di banyak tempat gerakan hanya melibatkan mahasiswa. Tetapi di Kalimantan Timur, gerakan itu menyempurnakan dirinya menjadi gerakan masyarakat,” katanya.