ARUSBAWAH.CO -  Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) melayangkan surat permohonan kepada Presiden RI Prabowo Subianto melalui tangan keponakannya, Budisatrio Djiwandono.

Surat itu berisi tuntutan evaluasi total terhadap kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud yang dinilai sarat polemik, mulai dari dugaan nepotisme, pemborosan APBD, konflik kepentingan, hingga persoalan pendidikan dan tata kelola BUMD.

Penyerahan surat dilakukan langsung oleh Koordinator Lapangan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erly Sopiansyah, kepada Budisatrio Djiwandono usai agenda rapat tertutup bersama tokoh masyarakat dan kader Gerindra di Harris Hotel Samarinda, Jumat (8/5/2026) sore.

Budisatrio Djiwandono sendiri diketahui merupakan Wakil Ketua Umum DPP Gerindra sekaligus anggota komisi I DPR RI dapil Kaltim.

Posisi politiknya yang dekat dengan Presiden Prabowo membuat aliansi itu berharap surat itu benar-benar sampai ke meja Istana Kepresidenan.

Redaksi Arusbawah.co memperoleh salinan isi surat yang diterima Budisatrio Djiwandono.

Aliansi Soroti Dugaan Dinasti Politik dan Konflik Kepentingan di Pemprov Kaltim

Dalam surat itu, Aliansi menilai berbagai kebijakan Gubernur Rudy Mas’ud dalam kurun sekitar satu tahun terakhir memunculkan kegaduhan publik dan dianggap bertentangan dengan prinsip good governance, merit system, efisiensi anggaran, hingga profesionalitas pemerintahan daerah.

“Sebagai provinsi strategis penyangga IKN, Kalimantan Timur seharusnya menjadi contoh praktik pemerintahan modern yang transparan, akuntabel, bebas konflik kepentingan serta berpihak kepada rakyat,” tulis aliansi tersebut dalam suratnya yang diterima redaksi Arusbawah.co.

Namun menurut mereka, yang terjadi justru sebaliknya.

Aliansi mempersoalkan dugaan konsentrasi kekuasaan dalam lingkar keluarga elite daerah Rudy Mas’ud.

Hubungan keluarga antara Gubernur Rudy Mas’ud dan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud disebut memunculkan persepsi dinasti politik di tubuh pemerintahan daerah.