Ia menegaskan bahwa tanpa transparansi dan pengawasan yang ketat, penyimpangan akan terus terjadi dan merugikan para petani.

“Selama jalur distribusi masih longgar dan tidak diawasi dengan baik, maka celah untuk penyelewengan akan selalu ada. Petani jadi korban, sementara pelakunya bebas berkeliaran,” tegasnya.

Lebih jauh, ia meminta aparat penegak hukum ikut ambil bagian bila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.

Menurutnya, langkah tegas dibutuhkan agar ada efek jera dan praktik kotor ini tidak terus menggerogoti sektor pertanian.

Fadly menegaskan, pupuk adalah komponen dasar dalam keberlangsungan pertanian.

Jika kelangkaan ini terus berlanjut, dampaknya tak hanya dirasakan petani, tapi juga bisa mengancam ketahanan pangan daerah.

“Ini bukan sekadar soal harga pupuk. Ini soal keberpihakan, tentang bagaimana negara hadir untuk petani kecil yang selama ini menjadi fondasi ketahanan pangan kita,” pungkasnya. (adv)