ARUSBAWAH.CO - Kelangkaan pupuk bersubsidi yang terus berulang di Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser kembali menjadi sorotan tajam DPRD Kalimantan Timur.

Anggota DPRD Kaltim, Fadly Imawan, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap dugaan adanya permainan curang dalam distribusi pupuk yang seharusnya diperuntukkan bagi petani kecil.

Fadly menilai, persoalan ini tak bisa lagi dianggap sekadar keterlambatan distribusi.

Ia mengungkapkan adanya indikasi kuat penyalahgunaan wewenang oleh oknum tertentu yang diduga memanfaatkan jalur distribusi pupuk subsidi untuk kepentingan pribadi melalui praktik jual beli ilegal.

“Pupuk subsidi seharusnya menjadi penyokong utama petani kecil, bukan dijadikan komoditas oleh segelintir pihak. Masalah ini bukan hal baru, tapi terus diabaikan,” ungkap Fadly, Kamis (29/5/2025).

Ia mengaku telah menerima banyak keluhan dari petani di PPU dan Paser yang merasa dipersulit dalam memperoleh pupuk subsidi, meskipun telah memenuhi seluruh syarat.

Ironisnya, pupuk tersebut justru dikabarkan dijual bebas ke pengecer atau tengkulak dengan harga jauh melampaui harga resmi.

Sebagai wakil rakyat dari dapil PPU-Paser, Fadly mendesak pemerintah provinsi segera melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari sistem distribusi hingga mekanisme pengawasan di lapangan.