ARUSBAWAH.CO -  Keputusan pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM yang membatalkan rencana kampus mengelola tambang, mendapat respon positif dari dewan di DPRD Samarinda. 

Diketahui, Kementerian ESDM menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak diberikan izin usaha penambangan (IUP) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Minerba.

Pemerintah dan DPR bersepakat ingin menjaga independensi dari perguruan tinggi. 

Anggota DPRD Samarinda, Anhar, menyebut bahwa langkah pemerintah ini sudah on the track. 

Ia bilang, bahwa dihadirkannya kampus memanglah bukan untuk tugas dan pokok mengelola tambang. 

"Fokus utama mereka (kampus) harus tetap pada mencetak lulusan yang kompeten, bukan ikut bersaing dalam dunia usaha," kata Anhar. 

Dengan hadirnya keputusan pemerintah soal RUU Minerba itu, ia meminta kampus bisa kembali fokus pada arah kerja mereka, dan menghindari isu-isu negatif soal pengelolaan pertambangan oleh institusi pendidikan ini. 

"Kampun kembali pada tugasnya, mencetak tenaga ahli dan ilmuwan, serta insan-insan pendidikan, yang nantinya dibutuhkan oleh para pelaku usaha dan bisnis," kata Anhar.  (adv)