ARUSBAWAH.CO -  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tetap berkomitmen mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) meskipun menghadapi tantangan perubahan sistem data nasional yang berdampak pada penurunan jumlah peserta aktif.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, dr. Jaya Mualimin, pergeseran data dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) ke basis baru yang disebut SEMP menjadi alasan utama mengapa banyak warga kini tidak tercatat otomatis sebagai peserta UHC.

"Kami tetap upayakan agar cakupan UHC di Kaltim terjaga. Karena sekarang data acuan berganti, maka perlu proses pendataan ulang bagi masyarakat yang terdampak," ujar dr. Jaya, usai Forum Komunikasi Strategis UHC di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/6/2025).

Pemprov kini menggandeng Dinas Sosial dan pihak terkait untuk mempercepat verifikasi serta pendaftaran ulang warga yang sebelumnya terdaftar melalui sistem lama.

Sementara itu,  Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengungkapkan kekhawatirannya terkait penurunan cakupan UHC, terutama di kota-kota besar seperti Samarinda.

Ia menilai hal ini bisa berdampak serius pada alokasi dana dari pemerintah pusat.

"Kalau angka UHC terus turun, pemerintah pusat bisa menghentikan bantuan iuran seperti JPN (Jaminan Penduduk Miskin). Kalau itu terjadi, otomatis beban akan dialihkan ke APBD. Padahal dana itu bisa dimanfaatkan untuk program lain," jelas Darlis.

Ia mendorong koordinasi lebih kuat antara pemerintah daerah dan pusat untuk mencegah terjadinya pemotongan manfaat serta memastikan program jaminan kesehatan tetap berjalan optimal. (adv)