ARUSBAWAH.CO - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur (DPPKUKM) menetapkan kebijakan baru untuk memastikan distribusi bahan pokok menuju Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) tidak lagi terbebani biaya tinggi.

Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), pemerintah daerah menilai perlunya intervensi langsung agar lonjakan permintaan tidak memicu ketidakseimbangan harga di dua wilayah tersebut.

Kepala DPPKUKM Kaltim, Heni Purwaningsih, memaparkan bahwa perbedaan harga antara Samarinda dan daerah tujuan kerap terjadi akibat akses distribusi yang sulit dijangkau, terutama di musim-musim tertentu. 

Kondisi geografis yang didominasi jalur sungai dan lebatnya kawasan pedalaman membuat biaya angkut meningkat dua hingga tiga kali lipat, sehingga memengaruhi harga akhir yang diterima masyarakat.

Ia menegaskan, langkah intervensi ini diambil agar masyarakat Kubar dan Mahulu tidak terus-menerus dibebani harga yang lebih tinggi dibandingkan wilayah pesisir.

"Jadi kita melakukan pengiriman atau distribusi barang kebutuhan pokok ke Kubar dan Mahulu itu, biaya transportnya kita tanggung seperti itu," tutur Heni ketika berada di Samarinda, Senin (1/12/2025).

Untuk memperkuat kebijakan tersebut, DPPKUKM melibatkan PT Melati Bhakti Satya (MBS), perusahaan daerah milik Pemerintah Provinsi Kaltim.