Ia menambahkan, strategi pencegahan korupsi tidak cukup hanya dilakukan secara formal di kantor pemerintah.

Kegiatan seperti Ngopi membantu ASN dan masyarakat memahami praktik antikorupsi sehari-hari, termasuk pengelolaan anggaran publik.

Kegiatan ini juga menghadirkan sesi tanya jawab, di mana peserta bisa langsung berdiskusi mengenai tantangan implementasi antikorupsi di daerah.

Diskusi ini diharapkan menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi ancaman bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

KPK RI sendiri menilai pendekatan berbasis dialog seperti ini efektif membangun budaya antikorupsi yang menyeluruh, karena tidak hanya menekankan sanksi, tetapi juga pembinaan nilai.

Ngopi Kaltim menjadi contoh konkret bagaimana pemerintah daerah dan lembaga antikorupsi bekerja sama menciptakan pemerintahan bersih, sekaligus melibatkan masyarakat sebagai pengawas aktif.

Dengan pendekatan ini, Pemprov Kaltim berharap budaya antikorupsi dapat tertanam kuat di semua lini, mulai dari keluarga hingga birokrasi, sehingga pembangunan daerah berjalan transparan dan akuntabel.

(ir/adv/diskominfokaltim)