ARUSBAWAH.CO -  Per September 2025, provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tercatat menempati posisi ketiga nasional dalam hal dana simpanan pemerintah daerah di perbankan, setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur. 

Data yang dihimpun Bank Indonesia melalui paparan Menteri Dalam Negeri menunjukkan, total dana mengendap di perbankan mencapai Rp15,467 triliun, tersebar di 10 kabupaten dan kota.

Distribusi Dana Endapan di Kabupaten dan Kota Kaltim

Data rinci dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada 17 Oktober 2025 menunjukkan distribusi dana endapan yang cukup variatif. 

Kabupaten Kutai Barat tercatat paling tinggi dengan Rp2,369 triliun, diikuti Kutai Timur Rp2,031 triliun, dan Berau Rp1,590 triliun.

Sementara di tingkat kota, Samarinda menempati urutan keenam dengan Rp469,98 miliar, Balikpapan Rp1,131 triliun, dan Bontang Rp883 miliar. 

Secara kumulatif, dana pemerintah daerah di Kaltim yang tersimpan di perbankan mencapai Rp15,467 triliun.

Penjelasan Bank Indonesia dan BPKAD Kaltim

Ketika dikonfirmasi Arusbawah.co, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Budi Widi Hartanto, menegaskan dana endapan bukan tanda inefisiensi, melainkan bagian dari siklus pengelolaan kas daerah.

“Dana yang mengendap itu karena menunggu aliran kas proyek atau pembayaran lainnya. Saat proses proyek berjalan, jumlahnya akan turun, tapi ketika kembali, dana bisa naik lagi. Harapannya, percepatan penggunaan dana ini tetap menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil atau meningkat,” ujar Budi saat ditemui pada Kamis, (6/11/2025).

Pendapat serupa disampaikan Kepala BPKAD Kaltim, Ahmad Muzakkir. 

Menurutnya, setiap rupiah dalam APBD sudah direncanakan dengan matang sesuai tahapan pekerjaan.

“Kalau dana nganggur, itu saya rasa bingung mendefinisikannya. Semua penggunaan dana di APBD sudah terencana,” tegas Muzakkir.

Kata dia, lebih dari 40 persen anggaran Kaltim diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, yang menggunakan sistem pembayaran berbasis progres pekerjaan. 

Mekanisme ini menuntut aliran kas yang tinggi di triwulan akhir karena pembayaran dilakukan bertahap sesuai termin pekerjaan.

“Kalau infrastruktur belum selesai, masa kita bayar? Nanti malah bermasalah,” tambah Muzakkir.

Sorotan Pemerintah Pusat

Fenomena dana mengendap di Kaltim ini menjadi sorotan pemerintah pusat. 

Dalam rapat pengendalian inflasi daerah pada 20 Oktober 2025 lalu, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri menyinggung posisi dana endapan di sejumlah provinsi.

DKI Jakarta memimpin dengan Rp14,6 triliun, diikuti Jawa Timur Rp6,8 triliun, dan Kaltim Rp4,7 triliun. 

Angka ini menjadi peringatan bagi kepala daerah untuk mempercepat peredaran dana ke masyarakat.

Disparitas Dana Mengendap Antar Daerah di Kaltim

Data lebih rinci menunjukkan disparitas antar kabupaten/kota di Kaltim. 

Kabupaten Paser menyimpan Rp588 miliar, Kukar Rp500,5 miliar, dan Penajam Paser Utara Rp283 miliar. 

Mahakam Ulu tercatat memiliki dana Rp652 miliar. 

“Ini bukan soal dana menganggur, tapi soal sinkronisasi antara rencana anggaran, pelaksanaan proyek, dan aliran kas. Kita perlu menyeimbangkan agar ekonomi tetap bergerak, tanpa melanggar mekanisme keuangan,” kata Muzakkir.

Rincian Dana Pemerintah Daerah Kaltim di Perbankan

Dana Pemerintah Daerah di Kaltim yang mengendap di perbankan dihimpun dalam rapat terbatas antara Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri di Jakarta bersama pemerintah daerah se-Indonesia:

• Kaltim: Rp 4.967.270.000.000
• Berau: Rp 1.590.970.000.000
• Kukar: Rp 500.500.000.000
• Kubar: Rp 2.369.100.000.000
• Kutim: Rp 2.031.740.000.000
• Paser: Rp 588.490.000.000
• Balikpapan: Rp 1.131.480.000.000
• Bontang: Rp 883.060.000.000
• Samarinda: Rp 469.980.000.000
• PPU: Rp 283.110.000.000
• Mahulu: Rp 652.270.000.000

Total: Rp 15.467.970.000.000

(wan)