ARUSBAWAH.CO - Pemprov Kalimantan Timur mulai memanfaatkan 14 ribu hektare lahan rawa produktif pada 2025 untuk mendukung ketahanan pangan dan hilirisasi industri pertanian melalui program Jospol.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi Gubernur Rudy Mas’ud dan Wagub Seno Aji untuk meningkatkan produktivitas serta memperluas areal tanam dengan teknologi pertanian modern.
Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Provinsi Kaltim, Siti Farisyah Yana, menyatakan Optimalisasi Lahan (Oplah) adalah upaya strategis guna memperkuat kapasitas produksi pangan daerah.
“Inisiatif ini menunjukkan kesiapan Kaltim berperan sebagai salah satu pusat produksi pangan nasional,” ucapnya, Selasa (25/11/2025).
Wilayah prioritas yang masuk program Oplah meliputi Penajam Paser Utara 5.896 hektare, Paser 3.150 hektare, Kutai Kartanegara 2.392 hektare, Kutai Timur 1.200 hektare, Berau 895 hektare, dan Samarinda 440 hektare.
Mayoritas lahan merupakan rawa pasang surut dan rawa lebak yang sebelumnya tidak memungkinkan penanaman dua kali dalam setahun.
Pemerintah menargetkan peningkatan intensitas produksi melalui dukungan teknologi modern dan pendampingan teknis.
Setiap lokasi dipilih dengan kriteria tertentu, termasuk berada di wilayah aman dari konflik, bukan kawasan hutan lindung atau gambut, serta memiliki sumber air yang memadai.
Pendampingan lapangan dilakukan oleh 70 Brigade Pangan untuk memastikan setiap tahapan optimalisasi berjalan sesuai pedoman teknis.
“Petani yang terlibat merupakan anggota kelompok tani aktif dan mengikuti seluruh arahan teknis mulai dari persiapan lahan hingga pengelolaan budidaya,” terang Siti Farisyah.
Program Oplah 2025 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan 2024 di Penajam Paser Utara, dengan cakupan wilayah tahun ini diperluas ke Samarinda, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Paser.
“Kemarin di tahun 2024 kita punya oplah di PPU sampai di tahun 2025 ini yang baru ada di Samarinda, Kutim, Kukar dan Berau. Tahun depan ini harapan kita bisa bertambah, pak Gubernur mendorong secepatnya merealisasikan swasembada pangan,” tuturnya.
Selain fokus pada kuantitas, pemerintah menekankan keberlanjutan pengelolaan lahan untuk memastikan hasil produksi tetap optimal.
“Dengan kondisi lahan yang tersedia dan dukungan penuh pemerintah daerah, Kaltim berada pada jalur yang tepat untuk menjawab tantangan ketahanan pangan. Program Oplah mempertegas peran Kaltim sebagai salah satu lumbung pangan yang menopang kebutuhan nasional,” terangnya.
Program Jospol juga diarahkan mendukung hilirisasi industri pengolahan pangan, dengan pemanfaatan hasil panen untuk kebutuhan industri.
Pendekatan ini diharapkan memperluas nilai tambah komoditas sekaligus membuka peluang ekonomi baru di sektor pertanian.
“Optimalisasi lahan rawa produktif ini juga langkah penting yang memperkuat ketahanan pangan lokal sekaligus mendukung strategi nasional dalam memperkuat cadangan pangan di luar Pulau Jawa,” jelasnya.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan pangan secara berkelanjutan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi petani lokal. (adv)
