ARUSBAWAH.CO - Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto akan dimulai serentak pertengahan Juli 2025.
Namun, Kalimantan Timur (Kaltim) dipastikan belum bisa melaksanakannya secara serentak bersama 63 lokasi lainnya se-Indonesia.
Pasalnya, kesiapan sarana dan prasarana di Kaltim, khususnya di lokasi rintisan SMA Negeri 16 Samarinda, masih terganjal izin dari Kementerian dan fasilitas.
SMA 16 Samarinda Tertahan Izin Kementerian, Sarana Masih Kosong
Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, membenarkan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat oleh Pemprov Kaltim dan Kota Samarinda tidak berjalan serentak.
Rintisan Sekolah Rakyat di Kaltim masuk dalam level tahap 1C, sementara Kota Samarinda masuk level tahap 1B.
Namun, karena lokasi rintisan yang dipilih yakni Gedung SMA 16 Samarinda belum mengantongi izin resmi dari Kementerian Pendidikan, pelaksanaannya dijadwalkan mundur.
“Memang secara nasional jadwalnya serentak. Tapi secara teknis, kami di daerah masih menunggu banyak hal. Mulai dari surat izin penggunaan gedung dari Kementerian Pendidikan, hingga pemenuhan sarana oleh Kementerian PUPR. Saat ini asrama masih kosong, belum ada ranjang, kursi, atau meja. Semuanya belum tersedia,” jelas Andi kepada wartawan Arusbawah.co saat dihubungi melalui telepon pada, Jumat (4/7/2025).
Andi Ishak juga menyebut seleksi peserta didik belum bisa dilakukan sepenuhnya karena surat kepastian penggunaan gedung SMA 16 belum turun.
Koordinasi antara Pemprov Kaltim dengan Kementerian Sosial terus dilakukan, termasuk untuk proses verifikasi nama-nama calon peserta yang telah dikirim pusat.
Kapasitas Terbatas, Jumlah Rombel Dikurangi
Awalnya, Pemprov Kaltim mengusulkan empat rombongan belajar (rombel) jenjang SMA untuk rintisan di gedung SMA 16.
Namun, kebijakan baru dari Kementerian Sosial mengharuskan semua rintisan tahap 1C menyelenggarakan dua rombel Sekolah Dasar (SD).
Usulan pun disesuaikan menjadi dua rombel SD dan dua rombel SMA.
Setelah tim dari Satker Pelaksana Sarana Strategis Kementerian PUPR melakukan verifikasi lapangan, ditemukan bahwa kapasitas gedung SMA 16 Samarinda tidak memungkinkan untuk empat rombel.
Akhirnya diputuskan hanya tiga rombel yang dijalankan, yakni dua SD dan satu SMA, masing-masing berisi 25 siswa.
Total siswa yang akan mengikuti kegiatan belajar mengajar sebanyak 75 orang dari 10 kabupaten/kota di Kaltim.
Kekurangan Ruang Belajar, Laboratorium Jadi Alternatif
Salah satu yang menjadi masalah adalah ketersediaan ruang kelas di SMA 16.
SMA 16 yang sebelumnya ditargetkan menyediakan ruang belajar, ternyata telah lebih dulu menerima siswa baru sehingga ruang kelasnya sudah terpakai.
Pilihan yang tersisa adalah penggunaan laboratorium sebagai ruang belajar.
“Laboratorium masih dianggap layak oleh tim verifikasi PUPR. Tapi tetap perlu penyesuaian seperti partisi ruangan, pengaturan jam belajar, serta modifikasi halaman untuk aktivitas luar ruang seperti upacara dan olahraga,” terang Andi.
Meski pelaksanaan tidak serentak, rintisan Sekolah Rakyat di SMA 16 tetap dijadwalkan berlangsung pada tahun ajaran 2025/2026.
Namun, program rintisan di SMA 16 hanya bersifat sementara selama satu tahun.
Tahun berikutnya, seluruh kegiatan akan dipindahkan ke gedung permanen Sekolah Rakyat di Bukit Biru, Tenggarong, yang saat ini masih dalam proses verifikasi lahan untuk pembangunan.
“Kami targetkan satu tahun saja di SMA 16. Sambil menunggu pembangunan gedung permanen selesai, kita optimalkan dulu lokasi yang ada,” pungkas Andi.
- Instruksi Kementerian! Dinsos Samarinda Buka Pendaftaran Sekolah Rakyat untuk 100 Siswa Tambahan
- Sekolah Rakyat Siap Diluncurkan di Samarinda, DPRD Ingatkan Pentingnya Sosialisasi Program dan Komitmen Perlindungan Anak
- Sekolah Rakyat Hadir di Samarinda, Legislator Juga Minta Pemerintah Fokus Perbaikan Sekolah Umum
Sekda Kaltim: “Kita Tinggal Tunggu Surveinya”
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni mengatakan pihaknya masih menunggu kunjungan lapangan dari pihak Kementerian Sosial.
“Sekolah Rakyat, kita masih tunggu kunjungan, survei dari Sekjen Kemensos. Kemarin informasi akan datang ke Kaltim dalam waktu dekat. Kalau di list yang sudah diinformasikan, SMA 16 berarti kan itu usulan kita. Nah, tapi kita tinggal menunggu surveinya,” ujar Sri.
“Ya, surat dari Kementerian Sosial itu SMA 16 sudah termasuk di situ SMA 16. Ya, kita doakan dan cepat surveinya. Untuk memastikan tempatnya. Kan ada ruang empat kelas yang bisa kita meet. Yang lain tetap jalan. Ya, makanya tinggal tunggu surveinya dulu dari Kementerian Sosial.”
“Kapan itu, Bu?” tanya wartawan Arusbawah.co
“Nah, itu dia kan, nunggu dari sana.” pungkasnya.
(wan)
- Program Gratispol Hanya Tanggung UKT Maksimal Sesuai Pergub, Mahasiswa Unmul Harus Tutup Selisih Sendiri Jika Melebihi Batas
- Pencopotan Kepala SMAN 10 Samarinda, Kadisdikbud Armin Sebut Diperintahkan Pimpinan
- Pencopotan Jabatan Kepsek SMA 10 Samarinda, Fathur Rachim: Saya Diangkat Gubernur, Kok Plt Bisa Mencopot?





