ARUSBAWAH.CO -  Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto akan dimulai serentak pertengahan Juli 2025.

Namun, Kalimantan Timur (Kaltim) dipastikan belum bisa melaksanakannya secara serentak bersama 63 lokasi lainnya se-Indonesia.

Pasalnya, kesiapan sarana dan prasarana di Kaltim, khususnya di lokasi rintisan SMA Negeri 16 Samarinda, masih terganjal izin dari Kementerian dan fasilitas.

SMA 16 Samarinda Tertahan Izin Kementerian, Sarana Masih Kosong

Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, membenarkan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat oleh Pemprov Kaltim dan Kota Samarinda tidak berjalan serentak.

Rintisan Sekolah Rakyat di Kaltim masuk dalam level tahap 1C, sementara Kota Samarinda masuk level tahap 1B.

Namun, karena lokasi rintisan yang dipilih yakni Gedung SMA 16 Samarinda belum mengantongi izin resmi dari Kementerian Pendidikan, pelaksanaannya dijadwalkan mundur.

“Memang secara nasional jadwalnya serentak. Tapi secara teknis, kami di daerah masih menunggu banyak hal. Mulai dari surat izin penggunaan gedung dari Kementerian Pendidikan, hingga pemenuhan sarana oleh Kementerian PUPR. Saat ini asrama masih kosong, belum ada ranjang, kursi, atau meja. Semuanya belum tersedia,” jelas Andi kepada wartawan Arusbawah.co saat dihubungi melalui telepon pada, Jumat (4/7/2025).

Andi Ishak juga menyebut seleksi peserta didik belum bisa dilakukan sepenuhnya karena surat kepastian penggunaan gedung SMA 16 belum turun.

Koordinasi antara Pemprov Kaltim dengan Kementerian Sosial terus dilakukan, termasuk untuk proses verifikasi nama-nama calon peserta yang telah dikirim pusat.

Kapasitas Terbatas, Jumlah Rombel Dikurangi

Awalnya, Pemprov Kaltim mengusulkan empat rombongan belajar (rombel) jenjang SMA untuk rintisan di gedung SMA 16.

Namun, kebijakan baru dari Kementerian Sosial mengharuskan semua rintisan tahap 1C menyelenggarakan dua rombel Sekolah Dasar (SD).