"Ada aturan partai yang harus ditaati, tapi terlalu jauh kalau bicara PAW. Perkaranya saja baru proses," jelasnya.

Saat ditanya ulang soal kemungkinan sanksi tegas untuk Kamaruddin, termasuk pemecatan atau pergantian antar waktu (PAW), Fatimah menegaskan pihaknya masih menunggu perkembangan di ranah hukum.

“Kita lihat dulu prosesnya dan bagaimana putusan akhirnya di pengadilan. Masih banyak hal yang bisa berubah di tengah jalan, jadi saya tidak ingin berandai-andai,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Dua perusahaan swasta asal Balikpapan diduga dikendalikan anggota DPRD Kalimantan Timur Kamaruddin Ibrahim disebut terlibat dalam skandal proyek fiktif PT Telkom Indonesia senilai total Rp431,7 miliar.

Perusahaan tersebut adalah PT Fortuna Aneka Sarana Triguna (FAST) dan PT Bika Pratama Adisentosa (BAPS), masing-masing bergerak di bidang konstruksi serta logistik dan penyewaan alat berat.

Pria kelahiran 1971 itu kini ditahan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di Rutan Cipinang selama 20 hari ke depan

Dalam keterangan Kejati DKI Jakarta, Kamaruddin disebut pengendali utama di PT FAST dan PT BAPS. 

Kedua perusahaan itu disebut menerima proyek fiktif dari anak perusahaan PT Telkom Indonesia pada periode 2016–2018.

Masih dari rilis Kejati DKI Jakarta, disebutkan bahwa PT FAST seharusnya melaksanakan proyek pemasangan rantai pasokan berbasis teknologi digital dan kecerdasan buatan senilai Rp13,2 miliar. 

Sedangkan PT Bika Pratama Adisentosa juga tercatat merupakan holding dari PT Fortuna Aneka Sarana (FAST) yang bergerak di industri konstruksi.

Namun, proyek tersebut tidak pernah direalisasikan alias fiktif.

Dalam kurun 2016–2018, PT Telkom Indonesia melalui empat anak usahanya PT Infomedia, PT Telkominfra, PT PINS, dan PT Graha Sarana Duta menggandeng sembilan perusahaan rekanan, termasuk PT FAST dan PT BAPS, untuk proyek pengadaan barang dengan menggunakan anggaran yang berasal dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.